Komisi 3 DPRD Bondowoso Soroti LPSE Belum Penuhi Standarisasi

Komisi 3 DPRD Bondowoso Soroti Standarisasi LPSE

KBRN, Bondowoso : Komisi 3 DPRD Bondowoso menyoroti Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), yang belum memenuhi 17 standarisasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).

Ketua Komisi III DPRD Bondowoso, Sutriyono mengatakan, 17 standarisasi LPSE yang dikeluarkan LKPP itu harus terpenuhi dan paling lambat 2023.

Sementara di Kabupaten Bondowoso, bagian barang dan jasa baru memenuhi 11 standarisasi. Masih ada enam yang belum terpenuhi. 

"Itu bila tidak dipenuhi di 2023 maka proses lelang, proses pengadaan barang dan jasa itu bisa pindah ke kabupaten lain," jelasnya, Rabu (26/1/2022).

Menurutnya, kabupaten yang bertetangga dengan Bondowoso yakni Situbondo dan Banyuwangi sudah 17 standarisasi. 

"Kita baru 11 standar masih jauh," imbuhnya.

Sementara Kepala Bagian Barang dan Jasa Pemkab Bondowoso, Dwi Wahyudi mengatakan, dari 17 standarisasi itu ruang server yang masih belum terpenuhi.

"Kebutuhan ruang server, kebutuhannya di situ. Kali ruang server itu dipenuhi dan sesuai standar nasional, maka langsung naik empat item," katanya, Rabu (26/1/2022).

Menurutnya, saat ini ruang server masih jadi satu ruangan dengan bagian yang lain. Padahal semestinya sudah punya ruangan tersendiri, steril dan dijamin keamanannya.

"Saya juga komunikasi dengan bagian umum, memang ruangan masih sangat terbatas mas. Target diperkirakan sampai Tahun 2023," jelas mantan Camat Tamanan tersebut.

Namun ditanya enam standar dari 17 standarisasi LPSE Kabupaten Bondowoso yang masih kurang, pihaknya belum bisa menyebutkan. "Tapi 2023 sudah terpenuhi," tegasnya.

Untuk diketahui, 17 standarisasi LPSE itu, diantaranya Standar Kebijakan Layanan; Standar Organisasi Layanan; Standar Pengelolaan Aset Layanan; Standar Pengelolaan Risiko Layanan; Standar Pengelolaan Gangguan Masalah dan Permintaan Layana.

Selanjutnya Standar Pengelolaan Perubahan; Standar Pengelolaan Kapasitas Layanan; Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia; Standar Pengelolaan Keamanan Perangkat; Standar Pengelolaan Operasional Keamanan Layanan; Standar Pengelolaan Keamanan Server dan Jaringan.

Selain itu juga ada Standar Pengelolaan kelangsungan Pelayanan; Standar Pengelolaan Anggaran Layanan; Standar Pengelolaan Pendukung Layanan; Standar Pengelolaan Hubungan Bisnis Layanan; Standar Pengelolaan Kepatuhan; dan Standar Penilaian Internal. (san)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar