100 Persen Pejabat Pemkab Situbondo Selesai e-LHKPN

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pemkab Situbondo, selesai tepat waktu. (Foto istimewa)

KBRN, Situbondo : Sebanyak 65 Pejabat di Lingkungan Pemkab Situbondo, telah menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara periodik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tahun pelaporan 2021 

"Terima kasih kepada teman-teman yang memiliki ketaatan melaporkan harta kekayaannya melalui aplikasi e-LHKPN," ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Situbondo, Dr. Fathor Rakhman, Sabtu (22/1/2022).

Kata Fathor, berdasarkan aplikasi e-LHKPN per tanggal 21 Januari 2022, seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Situbondo atau 100 persen, telah menyelesaikan laporan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui aplikasi elektronik LHKPN. Padahal batas waktu penyelesaian masih akhir Maret 2022.

"Saya apresiasi kesungguhan teman-teman pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, direktur RSUD serta lainnya, yang punya kewajiban melaporkan hartanya ke KPK," bebernya.

Menurut Fathor, ketaatan pejabat dalam melaporkan harta kekayaannya baru terjadi di masa pemerintahan Karna Suswandi - Khoirani. Oleh karenanya, ia mengajak kepada seluruh ASN di Lingkungan Pemkab Situbondo, untuk tetap menjaga ketaatan dalam melaporkan harta kekayaan terhadap KPK RI. 

"Hari ini sebelum akhir bulan Januari 2022, Pemkab Situbondo paling patuh dan tepat waktu dalam menyelesaikan LHKPN. Mari kita pertahankan dan sukseskan bersama," katanya.

Aplikasi e-LHKPN diluncurkan sejak 2017. Aplikasi ini memberikan kemudahan kepada wajib lapor LHKPN dalam hal ini penyelenggara negara, untuk melakukan pengisian dan penyampaian laporan kekayaan yang dimiliki secara elektronik, kapan saja dan dari mana saja.

"Tidak ada alasan bagi pejabat yang wajib lapor untuk tidak menyampaikan harta kekayaannya tepat waktu. Karena mereka punya akun pada aplikasi e-LHKPN," tutupnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar