Capaian PBB Rendah, Bupati Bondowoso Tegaskan Pandemi Covid-19 Jangan Jadi Alasan

Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin Saat Memberikan Penghargaan Kepada Kecamatan Yang Melunasi Pajak 2021

KBRN, Bondowoso : Capaian Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bondowoso pada 2021 masih sangat rendah. Terbukti, dari total 23 kecamatan hanya lima kecamatan yang melunasi PBB sebelum jatuh tempo. Yakni Kecamatan Klabang, Wringin, Binakal, Curahdami dan Sumber Wringin.

Adapun, dua kecamatan termasuk dalam serapan terendah PBB 2021 yakni Kecamatan Wonosari 47 % dan Tamanan 40 % . 

Bupati Bondowoso, Drs KH Salwa Arifin pun mengganjar lima kecamatan tersebut dengan penghargaan kecamatan berprestasi dalam pemungutan PBB-P2, yang digelar di Pendopo Bupati, Kamis (20/1/2022).

Bupati Salwa menegaskan, pandemi Covid-19 jangan dijadikan alasan rendahnya pembayaran PBB. Sehingga, bagi kecamatan atau desa lain yang belum melunasinya, agar mencontoh lima kecamatan di atas. Bagi camat, kepala desa dan perangkatnya, Bupati meminta agar meningkatkan kinerjanya.

" Ke depan tidak hanya lima kecamatan saja. Tapi semua di 23 kecamatan mampu melunasi PBB sebelum jatuh tempo," tegasnya.

Bukan tanpa alasan. Sebab PBB juga merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) Bondowoso. Sehingga ia menekankan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk melakukan inovasi agar tiap desa di masing-masing kecamatan dengan sadar membayar kewajiban pajak.

" Tentunya diberi pemahaman kepada masyarakat terutama kepala desa bahwa PBB kewajiban bagi seluruh warga Indonesia," terangnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Bondowoso, Dodik Siregar menerangkan, sebanyak 102 desa belum melunasi PBB pada 2021 karena para kepala desa memang beralasan pandemi Covid-19. Padahal, pihaknya telah melakukan sosialisasi secara intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. 

" Tapi kita tetap inten melaksanakan dengan tim, dengan desa dengan kecamatan," katanya.

Jika lima kecamatan yang berhasil lunas sebelum jatuh tempo mendapatkan reward, maka bagi yang belum lunas akan mendapatkan sanksi denda sebesar 2 % dari total besaran wajib pajak.

" Punishment berupa denda dua persen dari jumlah WP," pungkasnya.(san/dyt)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar