Pemkab Situbondo Kaji 14 Pejabat Eselon II, Isi Delapan Jabatan Kosong

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Situbondo, Fathor Rakhman. Minggu (16/1/2022) (Foto Diana Arista)

KBRN, Situbondo : Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, hingga saat ini menunggu rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang merupakan hasil asesmen dari 14 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Situbondo, Fathor Rakhman, pemkab masih melakukan kajian terhadap 14 orang pejabat eselon II, salah satunya melalui asesmen, untuk menentukan pejabat yang masih bisa bertahan atau yang turun satu tingkat dari jabatan sebelumnya.

"Pejabat esleon II, masih proses kajian setelah dilakukan asesmen beberapa bulan yang lalu. Setiap pejabat tidak mungkin harus bertahan terus menerus di posisi jabatannya. Maka dengan asesmen kita sesuaikan dengan kompetensi masing-masing pejabat," ujarnya kepada RRI, Minggu (16/1/2022).

Kata Fathor, perampingan, penyederhanaan dan pengembangan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) yang dilakukan Pemkab Situbondo saat inj, akan berdampak terhadap penurunan jabatan hingga satu tingkat, baik terhadap eselon II maupun eselon di bawahnya. Namun ada juga yang bertahan menduduki jabatan eselon II. 

"Dari 14 pejabat eselon II, ada delapan posisi jabatan yang kosong. Jadi selebihnya, bisa turun satu tingkat. Oleh karenanya, kalau ada pejabat yang turun satu tingkat dari jabatan saat ini, harus dimaklumi. Sebab ini sudah sesuai regulasi," bebernya.

Fathor menegaskan, bahwa perampingan, penyederhanaan dan pengembangan terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini adalah kebijakan nasional, yang sudah disampaikan oleh Presiden, dua tahun yg lalu. Dan seluruh daerah provinsi, kabupaten/kota di Indonesia baru melaksanakan dua tahun kemudian setelah hal-hal yg menyangkut regulasi tehnis pelaksanaannya selesai. 

"Termasuk Situbondo, baru menyelesaikan amanat tersebut," ujarnya.

Selain itu, Fathor juga mengimbau kepada seluruh pejabat yang mempunyai kewajiban melaporkan harta kekayaannya kepada negara melalui elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), untuk segera menunaikan kewajibannya.

"Dari 64 pejabat yang berkewajiban melaporkan LHKPN, masih ada 21 pejabat yang hingga saat ini belum menyelesaikan laporannya," ujarnya.

Kata Fathor, LHKPN merupakan laporan yang harus atau wajib disampaikan oleh penyelenggara negara secara periodik mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Hal ini untuk menghindari adanya praktik korupsi dari yang bersangkutan. 

"Disiplin dalam melaporkan LHKPN, juga menjadi pertimbangan pemkab untuk menentukan posisi pejabat. Oleh karenanya, ayo para pimpinan OPD, Camat, para Direktur RSUD, dan lainnya agar segera menyelesaikan LHKPN," tutupnya. (din/dyt)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar