Buruh dan Mahasiswa Gugat Bupati dan DPRD Jember Atas Polemik Pengangkatan Direksi PDP Khayangan

KBRN,Jember: Puluhan buruh yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pekerja Antar Kebun (FK-PAK) bersama bersama KS GMNI Kabupaten Jember mengelar aksi unjuk rasa di empat titik lokasi, Diantaranya Kantor Dinas Tenaga Kerja, Pendopo Bupati, Gedung DPRD Jember dan Kantor PDP Khayangan.

Dalam aksinya, selain menyampaikan  tuntutan terkait pemenuhan hak buruh, polemik penolakan tiga Direksi PDP Khayangan,Buruh juga turut mengecam sikap Bupati dan DPRD Jember yang diangap telah melakukan pembiaran dalam upaya penyelamatan aset perkebunan milik Pemkab Jember itu.

"Kami meminta kepada pihak Disnaker agar lebih aktif mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tubuh PDP Khayangan, karena fakta selama ini banyak terjadi pelanggaran menyangkut hak normatif buruh di PDP Khayangan namun terkesan terjadi pembiaran selama bertahun-tahun" ujar Kordinator Aksi,Dwi Agus Budianto di saat berorasi di depan Kantor Disnaker Pemkab Jember, Rabu (1/12/2021).

Setelah beberapa saat berunjukrasa di depan kantor disnaker setempat, Massa Aksi melanjutkan long march dengan berjalan kaki menuju Pendopo Bupati Jember. Mereka kembali menyuarakan aspirasi dan mendesak bertemu secara langsung Bupati Jember.

"Kami ingin mendapatkan klarifikasi langsung dari Bupati Jember sebagai salah satu Pemilik Kuasa Modal (KPM) PDP Khayangan terkait pengangkat tiga Direksi PDP Khayangan yang kami nilai dari prosesnya Cacat Hukum," tegasnya.

Para Buruh menganggap pengangkatan tiga direksi baru PDP Khayangan melalui seleksi Panitia Seleksi (Pansel) syarat rekayasa dan kepentingan. Melihat kompleksnya permasalahan di tubuh PDP Khayangan, Perusahaan Perkebunan milik Pemkab Jember itu membutuhkan pemimpin yang benar-benar memiliki kemampuan dan keahlian agar dapat menyelamatkan aset perusahaan serta  mensejahterakan para buruh.

"Kami buruh PDP Khayangan saat ini hanya menerima upah 70 persen dari besaran UMK 2018 Jember, sudah tiga tahun ini perusahaan selalu mengajukan penangguhan pembayaran dibawah UMK terhadap buruh," paparnya.

Terkait adanya dugaan pelanggaran hukum dalam proses seleksi tiga Direksi baru PDP Khayangan terpilih, para buruh juga akan membawa persoalan itu keranah hukum.

"Kita akan kumpulkan data-data dan berkordinasi dengan pihak-pihak yang paham hukum terkait hal itu, pada intinya kami meminta penjelasan Bupati Jember lebih terlebih dahulu," imbuhnya.

Dwi Agus menegaskan para buruh mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa dengan mengerahkan massa lebih besar jika dalam tempo 7 x 24 jam tidak ada klarifikasi secara langsung dari Bupati Jember Hendy Siswanto.

"Jika dalam tempo waktu itu tidak ada kesepakatan, jangan salahkan rakyat bertindak dan seluruh buruh PDP Khayangan bersama keluargannya akan kita kerahkan untuk berunjuk rasa kembali," tegasnya.

Untuk kesekial kali, aksi unjuk rasa Buruh PDP Khayangan itu tidak ditemui Bupati Jember. Pengunjuk rasa hanya ditemui perwakilan pejabat Pemkab Jember yakni Kepala Bagian Hukum sekaligus  PLT Kepala Inspektorat, Ratno Sambodo.

"Kami sampaikan permohonan maaf karena memang Bapak Bupati bersama Wakil Bupati dan beberapa pejabat memang sedang tidak ada di Jember karena ada kegiatan lain sehingga tidak bisa menemui langsung bapak ibu sekalian, namun yang perlu dipahamai bersama, kita memiliki keinginan dan harapan yang sama untuk memperbaiki PDP Khayangan yang bisa lebih baik dan  memberikan rasa keadilan untuk semua," kata Ratno.

Terkait tuntutan para Buruh, Menurut Ratno, Bupati Jember berkomitmen akan menindaklanjuti dan mengundang perwakilan para buruh untuk membahas dan menuntaskan permasalahan yang terjadi di PDP Khayangan itu.

"Dalam waktu dekat Bupati akan mengundang langsung perwakilan Buruh dengan didampingi oleh Forkopimda, jadi semoga ini jadi saluran aspirasi dari para buruh PDP untuk kembali dengan semangat yang sama memperbaiki PDP Khayangan" pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar