Keberpihakan Korpri Terhadap Anggotanya Masih Lemah

HUT Korpri ke-50 dirayakan secara offline dan online. Karena masih pandemi COVID-19, maka yang hadir dibatasi. Senin (29/11/2021) (Foto Diana Arista)

KBRN, Situbondo : Memasuki usia  ke-50, Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), semakin memantapkan diri sebagai satu satunya wadah organisasi Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Namun sayangnya, keberpihakan Korpri terhadap anggotanya dinilai oleh salah satu praktisi hukum di Situbondo, Khoirul Anwar, SH.MH. masih sangat lemah. 

Korpri semestinya memberikan pendampingan hukum terhadap anggotanya yang bermasalah, apapun kasusnya. Terlebih asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi, sampai ada putusan pengadilan negeri.

"Korpri ini kan organisasi profesi. Secara organisatoris harus ada bidang pembelaan profesi, di antaranya pembelaan hukum kepada anggotanya, apapun kasusnya," ujar Khoirul Anwar, SH.MH kepada RRI, Senin (29/11/2021).

Terlebih, Korpri merupakan ujung tombak pemerintahan yang mengelola tentang nasib sekitar 350 juta orang Indonesia. Artinya, ASN harus mendapat dukungan penuh seiring dengan besarnya tanggungjawab yang dipikulnya.

"Orang yang karena dengan prinsip asas praduga tak bersalah, sebenarnya masih bisa diberikan pembelaan, karena belum ada keputusan pengadilan," tegas Ketua Peradi Situbondo itu.

Ia menegaskan, kasus apapun yang menimpa ASN, baik itu tata usaha negara maupun pidana, ASN berhak mendapat bantuan hukum. Sebab bantuan hukum itu merupakan hak asasi, apapun kasusnya, termasuk kasus korupsi.

"Harus ada pendampingan. Ada lembaga khusus yang menangani tentang pembelaan profesi. Perlu ada struktur di Korpri, yaitu bidang yang bertugas untuk melakukan pembelaan terhadap anggota Korpri. Bukan hanya saat terlibat kasus, tapi juga pencegahannya," bebernya. 

Selain itu, sebagai korps yang melindungi seluruh ASN, sudah sewajarnya Korpri meminta maaf kepada khalayak, ketika ada anggotanya yang dinyatakan terbukti bersalah karena kasus korupsi. 

"Meminta maaf saya pikir sikap moral dan sesuatu yang baik, secara etika itu bagus. Jadi kenapa tidak," ucapnya.

Sementara itu Ketua Korpri Kabupaten Situbondo, Syaifullah mengaku, memang tidak ada pendampingan yang diberikan kepada ASN yang bermasalah dengan hukum, terlebih kasus korupsi.

"Lihat dulu persoalan hukumnya. Kalau masalah korupsi, kita sulit memberikan pembelaan, karena aturannya sudah jelas. Tetapi kalau urusan perdata atau perceraian, kita lakukan pembinaan," ujar Syaifullah kepada RRI. 

Syaifullah menguraikan, pola pembinaan yang dilakukan Korpri terhadap ribuan ASN di Situbondo, yaitu dengan memberikan pemahaman tentang kode etik, kebersamaan, dan pola kerja dalam situasi pandemi.

"Itu adalah materi pokok yang harus dilakukan. Tujuannya salah, agar ASN mampu bersaing dengan ASN luar negeri, seperti cita-cita Menpan-RB," bebernya.

Syaifullah juga menanggapi terkait permintaan maaf jika ada anggotanya yang melakukan tindakan korupsi. Katanya, permintaan maaf tidak perlu dilakukan, sebab bukan bagian dari Korpri secara kelembagaan. 

"Yang melakukan itu kan pribadi, bukan lembaga. Tapi kalo misalnya ada anggota Korpri menganiaya, tidak bisa mengayomi masyarakat, itu bisa kita intervensi," bebernya.

Catatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Situbondo, selama kurun waktu 3 tahun atau sejak 2019 hingga saat ini, ada lima orang ASN di Lingkungan Pemkab Situbondo yang diberhentikan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar