Tak Lolos Ujian, Bacakades di Bondowoso Protes Minta Tes Ulang

Sejumlah Bacakades Yang Dinyatakan Tak Lolos, Mengajukan Protes Dan Minta Tes Diulang
Ketua Panitia Pilkades Kabupaten Bondowoso, Mahfud Junaedi

KBRN, Bondowoso: Sejumlah bakal calon kepala desa (Bacakades) di Kabupaten Bondowoso mengajukan protes kepada panitia Pilkades Serentak 2021. 

Delapan orang dari 35 bacakades yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) setempat, Senin (25/10/2021). Mereka menyatakan sejumlah keberatan dan tuntutan. 

Salah satu bacakades Dawuhan, Kecamatan Grujugan, Sujael, ST., mengatakan bahwa protes dilayangkan karena ia merasa ada yang tidak beres dan menyalahi Peraturan Bupati (Perbup) sehingga perlu diadukan kepada tim panitia Pilkades kabupaten.

" Yang terbukti korupsi di Wringin masih diloloskan," tegasnya saat dikonfirmasi usai melakukan audiensi dengan panitia Pilkades.

Selain itu, ia menduga adanya money politic dalam penentuan kelolosan. Sehingga, mereka yang tidak lolos mendesak panitia Pilkades untuk mengadakan tes ulang.

Jika tuntutan itu tidak dikabulkan, pria yang mengaku sebagai ASN tersebut mengancam akan melakukan unjuk rasa bersama dengan peserta lain yang tidak lolos.

" Jawabannya enak koq. Saya pengalaman kerja 26 tahun. Saya S1 koq nggak bisa jawab. Sedangkan yang paket-paketan lulus kan nggak masuk akal," sesalnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pilkades Kabupaten Bondowoso, Mahfud Junaedi memaparkan, pihaknya tetap mengakomodir ketidakpuasan mereka. Karena ada beberapa regulasi yang tidak dipahami oleh Bacakades sehingga muncul banyak kecurigaan.

" Rekomendasi dari panitia kabupaten kepada panitia desa untuk ditindaklanjuti sebagai dasar penetapan bakal calon menjadi calon," jelas pria yang menjabat sebagai asisten 1 Pemkab Bondowoso tersebut.

Mengenai bacakades bermasalah hukum namun lolos tes tulis, Mahfud mengaku pihaknya tidak melakukan verifikasi secara faktual namun secara administrasi. Ketika ada beberapa persyaratan telah terpenuhi oleh institusi yang berwenang (Pengadilan Negeri, red.), maka proses pencalonan tetap jalan.

" Surat keterangan dari Pengadilan Negeri. Termasuk SKCK dari kepolisian. Ketika dibuktikan dengan surat keterangan itu, kita lihat, kita check list, lengkap ya sudah kita jalan. Apalagi lembaga yang punya otoritas untuk menerbitkan itu," pungkas mantan Camat Tamanan tersebut. (san)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00