Alokasi DBHCHT Untuk Situbondo Mencapai Rp38 Miliar

Kasi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Jember, Darmawan Tri Prasetya saat memberikan materi tentang peredaran rokok ilegal kepada puluhan kepala pasar. Senin (18/10/2021) (Foto Diana Arista)

KBRN, Situbondo : Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dialokasikan untuk Pemkab Situbondo, Jawa Timur, mencapai Rp38 miliar.

Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo, Syaifullah, jumlah tersebut dialokasikan sesuai dengan peruntukannya, di antaranya untuk meningkatkan kualitas bahan baku, bantuan bagi buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok.

“Termasuk juga kegiatan sosialisasi terkait rokok ilegal, seperti sekarang ini,” ujar Syaifullah saat memberikan sambutan dalam acara Pelatihan Sistem Informasi Rokok Ilegal (Siroleg) di Aula Lantai II Pemkab Situbondo, Senin (18/10/2021).

Menurut Syaifullah, kegiatan sosialisasi dengan tema pengenalan aplikasi sistem informasi rokok ilegal (Siroleg) kepada para mantri pasar ini, sangat perlu untuk menekan peredaran rokok ilegal di pasaran.

“Untuk memberantas rokok ilegal, bea cukai punya sistem informasi rokok ilegal atau Siroleg,” tegas Syaifullah.

Diharapkan, melalui aplikasi ini, peredaran rokok ilegal di Situbondo, bisa ditekan. Apalagi, rokok ilegal itu akan mengurangi pendapatan negara.  

Sementara itu, Kasi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Jember, Darmawan Tri Prasetya mengaku, aplikasi Siroleg ini sudah dilaksanakan di seluruh Kantor Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai (KPP-BC) di bawah Kanwil II Malang dan Kanwil Jatim I.

“Aplikasi ini sudah diterapkan mulai tahun kemarin. Namun masih belum optimal. Tahun ini kita optimalkan,” ujarnya.

Darmawan menjelaskan, melalui aplikasi Siroleg, petugas pengumpul informasi barang kena cukai ilegal yang terdiri dari para Kepala Pasar, dapat melaporkan adanya indikasi peredaran rokok ilegal.

“Para kepala pasar ini yang mengoperasikan aplikasi Siroleg. Mereka akan melaporkan adanya peredaran rokok ilegal, dengan menyebut lokasi dan jenis temuan. Nantinya, kita tindak lanjuti,” bebernya.

Ia mengaku, peredaran rokok ilegal di Situbondo masih terhitung berisiko tinggi. Oleh karenanya, perlu dilakukan sosialisasi maupun penindakan secara masif.  

“Semoga dengan dua tindakan ini, mereka sadar dan sudah tidak akan melakukan peredaran rokok ilegal lagi,” ujarnya. 

Kata Darmawan, barang siapa yang terlibat peredaran rokok ilegal bisa terancam pidana. Namun sejauh ini, masih dilakukan tindakan persuasif.

“Dengan upaya persuasif, kami berharap kesadaran mereka tumbuh,” tutupnya.

Ciri umum rokok ilegal di antaranya, merek rokok tidak dikenal, tidak ada nama pabrik rokok, tanpa dilekati pita cukai, menggunakan pita cukai bekas, dan salah peruntukan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00