Komisi 2 DPRD Bondowoso Soroti Dinas Pertanian Tak Bangun Saluran Irigasi

Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Andi Hermanto

KBRN, Bondowoso: Ketua Komisi 2 DPRD Bondowoso, Andi Hermanto mengkiritisi sikap pemerintah daerah setempat karena tak kunjung membangun jaringan irigasi pertanian selama bertahun-tahun. Padahal hal tersebut merupakan tupoksi Dinas Pertanian selaku OPD yang bertanggungjawab. 

"Saya nggak paham sebenarnya apa anggarannya yang kurang atau tidak direncanakan," tegasnya saat dikonfirmasi, Senin (27/09/2021).

Menurutnya, pembangunan jaringan irigasi juga dilakukan oleh Dinas PUPR, namun hanya pada jaringan sekunder. Sedangkan jaringan tersier dan quarter itu adalah kewenangan Disperta. 

" Padahal sistem pengairan adalah faktor menentukan nasib petani. Sehingga faktor kehilangan air di dalan perjalanan areal sawah petani bisa diminimalisir kalau pembangunan irigasi digalakkan," ungkapnya. 

Selain itu, ia memandang perlu dan mengevaluasi kembali pemberian bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) karena terlalu banyak bantuan yang dikeluarkan pemda, tapi bagi petani dampaknya tidak signifikan.

" Kita lihat bapak-bapak di komisi 2 itu menegaskan bahwa ini perlu dievaluasi kembali," lanjutnya.

Adapun mengenai pupuk bersubsidi, i tidak bisa berbuat banyak karena kuotanya berasal dari pemerintah pusat. Yang pasti, jatah pupuk urea untuk petani yaknj 1 hektar sebanyak 1-2 kwintal di masing-masing lokasi. Agar tepat sasaran, maka perlu pembenahan e-RDKK.

" Kalau benar-benar diterapkan, maka petani yang dianggap mampu dan memiliki lahan di atas 2 hektar tidak menggunakan pupuk Bersubsidi," bebernya.

Terakhir ia berharap, para petani di Bondowoso agar lebih mandiri. Sehingga, pemerintah perlu meningkatkan pembinaan terutama bagi buruh tani, bukan hanya pemilik lahan.

" Bagaimana buruh tani bisa menikmati bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah. Jangan sampai bantuan-bantuan itu jatuh kepada pemodal," pungkasnya. (sandyt)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00