Vaksinasi Pelajar di Bondowoso Hanya 10 Persen, Pentingnya Edukasi Wali Murid

Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat Berbaju Hitam ) Saat Meninjau Pelaksanaan Vaksinasi Pelajar SMPN 2 Tamanan

KBRN, Bondowoso : Vaksinasi Covid-19 bagi kalangan pelajar di Kabupaten Bondowoso baru berjalan 10 persen, Hal tersebut disebabkan orang tua atau wali murid kurang mendapatkan edukasi akan pentingnya vaksinasi.

Wakil Bupati Bondowoso, Irwan Bachtiar Rahmat menerangkan, jika ada penolakan vaksinasi, ia minta kepada seluruh guru, camat, Kapolsek dan Danramil untuk memberikan edukasi kepada wali murid akan pentingnya vaksinasi.

" Tadi saya belum mendengar ada penolakan yang sangat signifikan karena memang keterbatasan vaksin," katanya saat meninjau vaksinasi pelajar di SMP Negeri 2 Tamanan, Jumat (30/07/2021).

Dijelaskannya, cepat atau lambat pembelajaran tatap muka (PTM) akan segera dilakukan, dengan syarat guru dan murid telah divaksin.

" Supaya PTM segera berlangsung maka sasarannya adalah murid dan guru," ungkapnya.

Mengenai rencana PTM, pihaknya masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Jika dibolehkan, maka PTM akan dijalankan. Namun, jika murid dan guru di Bondowoso belum seluruhnya divaksin, maka akan ada pembatasan-pembatasan sesuai protokol kesehatan.

" Pemerintah menargetkan 100 persen semua siswa divaksin sambil menunggu droping vaksin dari pusat. Kecuali jika vaksin dijual bebas di pasaran, maka pemerintah bisa menganggarkannya melalui APBD," lanjut politisi PDI Perjuangan tersebut.

Selain pelajar, vaksinasi terhadap kaum remaja di Bondowoso  juga rendah. Untuk itu pihaknya akan mengusulkan tambahan kuota vaksinasi kepada pemerintah pusat. " Vaksin kan tergantung dari kuota pusat. Kami akan ajukan utamanya yang menjadi prioritas,"

Untuk itu, dibutuhkan juga peran serta tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi, bahaya Covid-19 dan pemulasaraan jenazah. Hal itu untuk mencegah terjadinya kembali penolakan hingga pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19.

" Hal itu untuk mencegah agar pihak keluarga tidak termakan oleh berita bohong dan melakukan jemput paksa," bebernya.

Lebih jauh, Irwan menegaskan bahwa pemerintah akan segera membenahi Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan pasien di tempat-tempat pelayanan kesehatan. 

Langkah awal harus dilakukan swab PCR atau antigen. Jika hasilnya reaktif maka harus disampaikan kepada pihak keluarga untuk ditangani secara protokol kesehatan. 

" Kita harus transparan. Mereka harus membuat pernyataan bahwa keluarga yang akan dilakukan treatment harus sesuai dengan protokol kesehatan. Akan kita libatkan kepala desa, camat untuk tanda tangan," tukasnya. (san)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00