Dampak PPKM di Bondowoso, PKL : Tak Butuh Bantuan, Tapi Butuh Jualan

Para PKL Dan HMI Saat Melakukan Audiensi Dengan Komisi 4 DPRD Bondowoso

KBRN, Bondowoso : Penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Bondowoso berimbas pada Pedagang Kaki Lima (PKL) di alun-alun tak bisa berjualan. Pasalnya, akses menuju alun-alun ditutup total selama 24 jam sejak adanya PPKM Darurat hingga PPKM Level 4.

Ketua Paguyuban PKL Alun-Alun RBA Ki Ronggo Bondowoso, Mujiati menegaskan, para PKL saat ini butuh bantuan pemerintah, namun butuh menjual untuk menyambung hidup. Semoga dia berharap pemerintah tidak menutup total akses menuju alun-alun, namun hanya sebagian saja.

"Surat Edaran Bupati sudah keluar. Tapi sampai detik ini, alun-alun tetap ditutup. Lah terus PKL yang biasa beroperasi di alun-alun mau jualan dengan cara bagaimana," tulis saat melakukan audiensi dengan Komisi 4 DPRD Bondowoso, di Ruang Paripurna, Rabu (28/07/2021).

Apalagi, jika mengacu pada Surat Edaran Bupati Bondow menyebutkan bahwa PKL boleh menjual maksimal sampai pukul 20.00 WIB, dengan syarat menerapkan protokol kesehatan.

" Ini yang membuat kebingungan kami," lanjutnya.

Menurutnya, usaha ratusan PKL sejak di alun-alun macet total pemberlakuan PPKM. Bahkan, banyak PKL yang meninggal karena tidak dapat membiayai pengobatan selama sakit. 

Untuk itu, dia mempertanyakan kebijakan penutupan alun-alun dan pemadaman lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) saat malam hari. Karena hingga kini, jumlah warga yang terpapar Covid-19 di Bondowoso terus bertambah.

"Apakah penutupan alun-alun sebanding dengan kerugian yang diderita oleh para PKL?," tanyanya.

Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Bondowoso, Adi Kriesna mengatakan, kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat agar segera ditindaklanjuti. Untuk itu, berencana berencana melakukan koordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten.

"Bukan kita tidak ingin mendengarkan masukan masyarakat. Tapi ketika masyarakat mengadu ke DPRD, maka ada masalah komunikasi antara pemerintah dengan rakyat," bebernya.

Untuk itu, dia berharap kepada pemerintah untuk lebih mendengarkan aspirasi rakyat, jangan langsung mengambil kebijakan. Selama kebijakan itu tidak mendorong pemerintah pusat, maka masyarakat perlu diajak berkomunikasi dengan baik.

" Ajak ngomong lah. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah daerah ini mengajak ngobrol rakyatnya," tulisnya. 

Sejalan dengan para PKL, Adi menyebut bahwa kebijakan penutupan alun-alun dan pemadaman PJU dinilainya lebih banyak mudharatnya. Maka dia menyatakan bahwa sesuai dengan permintaan para PKL, penyekatan alun-alun sebaiknya hanya dilakukan sebagian saja, tidak secara keseluruhan. (san)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00