DPRD Soroti Minimnya Edukasi Penanganan dan Pemakaman Covid 19 Oleh Pemkab Jember

KBRN,Jember: Komisi D DPRD Jember menilai upaya sosialisasi penangganan hingga pemakaman jenazah covid 19 oleh Pemkab Jember masih sangat minim. Hal ini terbukti dari sejumlah insiden penolakaan warga atas prosesi pemakaman jenazah Covid 19 di beberapa lokasi di Kabupaten Jember.

Sekertaris Komisi D DPRD Jember Edy Cahyo Purnomo mengungkapkan pihaknya mengaku prihatin dengan terjadinya insiden penolakaan warga atas proses pemakaman jenazah covid 19 oleh tim Relawan BPBD Jember di beberapa lokasi.

Dari sejumlah insiden tersebut bahkan membuat tim relawan pemakaman  menjadi korban aksi penganiayaan saat tengah melaksanakan tugas kemanusian di lapangan.

"Kita sangat prihatin dengan kejadian yang dialami para relawan dilapangan, harap agar kejadiaan yang sama tidak terulang kembali,seperti kejadiaan di wilayah Sumberbaru dan Pakusari sampai Tim relawan harus mengalami tindakan kekerasan,harus ada kerja sama yang baik dari Pemkab, Kepolisian dan TNI untuk pengamanan dilapangan," ujarnya dikonfirmasi RRI, Rabu (28/7/2021).

Menurut Legislator Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Perjuangan itu,  insiden seperti itu semestinya tidak akan terjadi saat Pemkab Jember dapat memberikan edukasi serta sosialisasi yang benar tentang penanganan covid 19 secara masif kepada masyarakat.

"Pemerintah harus betul-betul sosialisasi kepada masyarakat, ini sebenarnya telah diatur bagaimana karantina tentang wabah penyakit, karena dalam UU 4 tahun 1984 jelas diatur tentang wabah penyakit menular,ancamannya 1 tahun dan denda 100 juta, ini juga bagaimana agar pemerintah sosialisasi kepada masyarakat menjelaskan kepada mereka agar tidak terulang kembali," tegasnya.

Selain itu Komisi D DPRD Jember turut dengan prihatin atas kondisi keterbatasan relawan pemakaman BPBD Jember karena mengundurkan diri. Ketidak jelasan Hak yang diterima serta minimnya peran Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap para relawan pemakaman dalam bertugas menjadi salah satu faktor menekan psikologis  mereka.

"Persolan-persoalan di lapangan ini akan kita sampaikan dan meminta  Bupati Jember harus segera mencari solusinya, karena saat ini kasus penularan dan kematian covid 19 masih sangat tinggi," tegasnya.

Edy Cahyo Menambahkan adanya perubahaan SOP yang diatur dalam Permenkes yang baru untuk proses pemakaman jenazah covid 19, petugas hanya dibekali dengan sarung tangan dan masker tanpa mengunakan APD baju Hasmat. Hal ini bertolak belakang terhadap resiko keselamatan para petugas dilapangan.

"Petugas pemakaman ini harus bersinggungan secara langsung dengan jenazah resikonya sangat tinggi dapat terpapar covid 19, mereka juga harus bekerja 24 jam namun kalau mengacu peraturan baru itu hanya dibekali sarana APD yang minim, ini yang juga harus dipikirkan kedepannya oleh Pemkab Jember," pintannya.

Sementara itu sebelumnya, PLT Kepala BPBD Jember Muhamad Djamil mengungkapkan penerapan permenkes baru tersebut diakui banyak berdampak terhadap psikologis para relawan dalam melaksanakan tugas kemanusiaan tersebut. 

"Dari ratusan relawan yang semula direkrut menjadi petugas pemakaman jenazah covid 19, saat ini hanya tersisa belasan relawan yang tetap loyal menjalankan tugas namun sebagian besar tidak aktif dan mengunduran diri," katannya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00