Bung Karna Tegaskan, Insentif Tenaga Honorer Bidang Kesehatan Cair Minggu Ini

Bupati Situbondo, Karna Suswandi, saat memberikan konfirmasi terkait insentif tenaga honorer bidang kesehatan yang tertunda pencairannya. Kamis (24/6/2021) (Foto Diana Arista)

KBRN, Situbondo : Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mengakui ada keterlambatan insentif tenaga kontrak bidang kesehatan. Hal itu dikarenakan, dana insentif tersebut bukan berasal dari APBD kabupaten, namun APBN pusat.

Seiring dengan keterlambatan pembahasan APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2021, maka secara otomatis, dana dari pemerintah pusat macet. Kendati demikian, para tenaga honorer tersebut tidak dirugikan, karena insentif tersebut akan dibayar rapel pada bulan ini.

"Saya pikir semuanya bisa maklum dan mengerti. APBD kita itu disahkan Bulan April. Rekomendasi dari Gubernur baru selesai 4 April. Kemudian juknis tentang honorer dari Dana Alokasi Khusus (DAK) baru turun pada akhir April 2021," ujar Bupati Situbondo, Karna Suswandi kepada RRI, Kamis (24/6/2021).

Bupati mengaku, sudah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD, terkait Dana Khusus yang di dalamnya memuat insentif tenaga honorer pada 9 Juni 2021. Namun pencairan insentif bagi 87 tenaga honorer tersebut, belum bisa dilakukan karena ada perubahan sistem dari pemerintah pusat.

"Ketika akan melakukan pencairan, maka penatausahaan keuangannya, tidak bisa dilakukan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Tetapi dilakukan dengan sistem yang sebelumnya, yaitu Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan Berbasis Akrual (SIRKA)," terang Bung Karna, sapaan akrabnya.

Dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengampu Dana Khusus, jika ingin melakukan pencairan, harus melakukan migrasi data dari SIPD ke SIRKA. Dinas Kesehatan, adalah salah satu OPD yang belum selesai melakukan migrasi data, sehingga belum bisa melakukan pencairan, yang di dalamnya termasuk insentif tenaga honorer.

"Tapi insyaAllah minggu ini sudah bisa dicairkan semuanya, dirapel selama 6 bulan, mulai Januari hingga Juni," imbuh Bung Karna.

Bung Karna menegaskan, keterlambatan insentif bagi tenaga honorer bidang kesehatan, erat kaitannya dengan keterlambatan pengesahan APBD 2021. APBD 2021 yang seharusnya disahkan pada akhir Desember 2020, molor hingga April 2021, menunggu dilantiknya bupati terpilih.

"Semestinya, APBD itu disahkan akhir 2020 saat dipimpin oleh Pak Yoyok Mulyadi. Karena pemerintah sebelumnya tidak mengesahkan, akhirnya menunggu saya dilantik, dan baru disahkan 9 April," terangnya.

Bung Karna mengaku, tidak melempar tanggungjawab terhadap pemerintahan sebelumnya karena APBD tidak disahkan. Namun ia hanya ingin mengurai benang kusut, terkait keterlambatan pencairan insentif honorer bidang kesehatan di 2021 yang mencapai Rp15 miliar, termasuk biaya operasional di setiap puskesmas.

"2020 ini juga belum dicairkan. Padahal itu saat pemerintahan yang lama. Tapi kami tetap harus menyelesaikan ini. Sebab uangnya sudah ada, tinggal menyelesaikan migrasi data dari SIPD ke SIRKA," tutup bupati yang dilantik pada 26 Februari 2021 itu.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00