Sah Ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2023 Kota Jayapura Sebesar 1,5 Triliun Rupiah.

Penyerahan Hasil Rapat Paripurna Pembahasan Raperda Kota Jayapura Penetapan APBD Tahun Anggaran 2023 dari Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo kepada Pejabat Walikota Jayapura Frans Pekey di Ruang Sidang DPRD Kota Jayapura

KBRN, Jayapura : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura dengan agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Jayapura tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jayapura Tahun Anggaran 2023 resmi disahkan, dengan anggaran 1,5 Triliun rupiah. Pengesahan tersebut dilakukan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota Jayapura, Rabu (30/11/2022).

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo bersama Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II serta diikuti anggota dewan dari lintas fraksi. 

Hadir dalam rapat paripurna Pejabat Walikota Jayapura Frans Pekey dan Pejabat Sekda Kota Jayapura Robby Awi.

Dikatakan Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo, bahwa pelaksanaan rapat paripurna pembahasan APBD Tahun 2023 telah resmi disahkan, Hal ini berdasarkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang diserahkan beberapa minggu lalu dan diakhiri pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah diserahkan kepada Pejabat Walikota Jayapura dan pejabat Sekda Kota Jayapura. 

"Sidangnya sudah selesai, program pelaksanaannya kalau bulan Januari penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), diperkirakan Maret sudah bisa berjalan program kerja pada APBD tahun 2023," kata Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo kepda awak media usai memimpin Rapat Paripurna Raperda Kotan Jayapura. 

Ia berharap setelah ditetapkan dan pelaksana pada tahun 2023 kiranya dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat Kota Jayapura setiap program kerja pada APBD Tahun Anggaran 2023.

Sementara itu, di tempat yang sama, Pejabat Walikota Jayapura Frans Pekey menyampaikan, pada APBD Kota Jayapura Tahun 2023 tentu program prioritas berdasarkan undang-undang Otonomi Khusus Papua dari sektor Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur serta Ekonomi Kreatif. 

"Adapun bidang-bidang pendukung lainnya pada penyelengaraan pemerintah tentu untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembinaan ekonomi masyarakat di Kota Jayapura," ucap Frans Pekey. 

Selain itu, Pejabat Walikota Jayapura juga menyampaikan terima kasih kepada DPRD Kota Jayapura yang telah melakukan pembahasan dan memenuhi peraturan perundang-undangan, bahwa satu bulan sebelum tahun Anggaran 2022 berakhir telah menetapkan APBD Tahun Anggaran 2023.