Digelar, Sidang Perdana Korupsi di RSUD Hanafie Muara Bungo Senilai Rp 1,2 Miliar

Sidang Korupsi RSUD H. Hanafie Muara bungo di Pengadilan Tipikor Jambi

KBRN, Jambi :  Sidang perdana kasus korupsi Pengadaan Sarana Instalasi Ruang Operasi (SIRO) pada RSUD H. Hanafie Muara Bungo tahun 2018, dengan terdakwa Muhammad dan Irwansyah, hari ini digelar di Pengadilan Tipikor Jambi. Sidang yang berlangsung secara virtual tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Yandri Roni mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam dakwaannya, JPU Shinta menyebutkan, terdakwa Muhammad selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan , telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan SIRO RSUD H. Hanafie Muara Bungo tanpa melakukan survey harga, namun hanya berdasarkan harga penawaran yang diajukan salah satu peserta lelang. HPS yang ditetapkan terdakwa sebesar Rp 7,3 miliar.

Sedangkan Irwansyah didakwa telah  meloloskan penawaran dari PT. Raditama Lintas Komunika, mulai dari evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga hingga ke pembuktian kualifikasi, padahal perusahaan tersebut tidak memenuhi kualifikasi untuk mengikuti lelang pekerjaan. Dalam pekerjaan tersebut, ternyata ada beberapa instalasi yang tidak tersedia sehingga SIRO tidak dapat dioperasionalkan. Akibat perbuatan para terdakwa, dari hasil perhitungan BPKP, terdapat kerugian negara sebesar Rp 1,2 miliar.Menanggapi dakwaan JPU tersebut penasehat hukum dari terdakwa Muhammad, yaitu Dedi Yuliansyah mengatakan, pihaknya akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan yang disampaikan JPU. Menurutnya, ada beberapa hal yang menjadi keberatan dari terdakwa, antara lain tidak terungkapnya peran dari Kuasa Pengguna Anggaran  (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kasus tersebut. " Dalam uraian dakwaan, semua dipersalahkan kepada PPK, sedangkan jika dilihat dari kronologis pengadaan,  penyerahan barang PPK tidak menerima. Seharusnya diserahkan ke PPK. Tapi yang menerima PPTK, " ujar Dedi Yuliansyah usai sidang, Rabu (23/9/2020).Eksepsi, akan disampaikan dalam sidang lanjutan yang akan digelar pada 28 September mendatang. Terdakwa diancam dengan dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) junto  Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Keduanya juga didakwa dengan dakwaan Subsidair Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.n

Sementara itu, dalam persidangan hari ini, terdakwa Muhammad melalui penasehat hukumnya mengajukan pengalihan penahanan dari tahanan di Lapas ke Tahanan Kota, dengan pertimbangan usia terdakwa yang sudah lanjut dan memudahkan koordinasi ditengah Pandemi Covid 19.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00