Kejari Minta Keterangan Enam Saksi Tambahan Dugaan Korupsi

KBRN, Sungai Penuh: Pasca ditetapkannya dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah hingga kegiatan rutin di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim) Kota Sungai Penuh mulai tahun 2017 hingga 2019 lalu. Penyidik Kejari Sungai Penuh, terus melakukan penyelidikan.

Hingga saat ini, penyidik Kejari Sungai Penuh telah memintai keterangan dari enam saksi tambahan, guna melengkapi berkas perkara kedua tersangka. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Sungai Penuh Sudarmanto menyebutkan, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada keterlibatan pihak lain atau tidak.

“Saat ini sedang dilaksanakan pemeriksaan saksi-saksi tambahan untuk melengkapi berkas perkara," katanya, Rabu (5/8/20) kemarin.

Lebih lanjut Sudarmanto menyebutkan, kedua tersangka saat ini belum dilakukan pemeriksaan. Karena pihaknya masih mengumpulkan keterangan saksi-saksi.

“Untuk tersangka belum kita jadwalkan pemeriksaannya, Insya Allah dalam waktu dekat," sebutnya.

Mengenai hasil audit BPKP Sudarmanto juga menyebutkan, belum keluar. “Hasil perhitungan kerugian negara masih dalam tahap penghitungan, mudah-mudahan  dalam waktu dekat akan keluar," terangnya.

Sebelumnya, setelah melakukan penyelidikan beberapa waktu lalu, Kejari Sungai Penuh akhirnya menetapkan Kadis Perkim Kota Sungai Penuh Nasrun selaku kuasa pengguna anggaran dan LA bendahara Dinas Perkim Kota Sungai Penuh sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Dari hasil pemeriksaan itu, penyidik telah menemukan tiga alat bukti terhadap dugaan korupsi. Keduanya melanggar pasal 2 ayat 1 jo UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 dengan ancaman minimal 1 tahun dan maksimal 15 tahun penjara.

Kerugian ditaksir mencapai Rp.2,5 Milyar, namun kepastiannya masih menunggu hasil audit BPKP. Dari hasil penyelidikan tim bahwa tim penyidik telah menemukan dugaan tindak pidana korupsi dari 2017, 2018 dan 2019. Tahun 2017 yakni pengadaan tanah dan belanja rutin tahun 2017, dan 2018, 2019 belanja rutin dan kegiatan proyek pembangunan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00