Asisten Deputi II Kemenko Polhukam Sebut Aktivitas Pemboran Semakin Meningkat

KBRN Jambi: Menindaklanjuti Usulan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia mendorong dibentuknya tim gabungan lintas sektoral guna mengatasi masalah sumur minyak dan gas bumi (migas) Ilegal.Asisten Deputi II (Bidang Kamtibmas) Kemenko Polhukam Brigjen Pol Eriadi S.H, mengungkapkan perkembangan kegiatan pemboran sumur ilegal hulu migas mencemaskan karena selama tiga tahun terakhir, jumlahnya semakin meningkat.

Pendataan yang dilakukan di Kemenko Polhukam menunjukkan pada tahun 2018 terdata 137 kegiatan, kemudian pada tahun 2019 menjadi 195 kegiatan dan pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi 314 kegiatan.

Terdapat 8 (delapan) provinsi yang selama ini menjadi titik-titik utama kegiatan ilegal yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Sementara itu, Dirjen Migas dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam penanggulangan Aktivitas Pengeboran Minyak Bumi, Pemerintah telah membentuk Tim terpadu yang terdiri bdari Kementerian ESDM, SKK Migas, K3S, KLHK, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, TNI, Polri, Akademisi, dan LSM (Walhi)

"Dalam kegiatannya Tim Terpadu ini telah melakukan patroli gabungan, kegiatan pembuatan portal-portal, pos penjagaan dan pemasangan CCTV di lokasi untuk mencegah akses masuk-keluar para oknum masyarakat, kemudian apabila ditemukan pelanggaran akan dilakukan Law enforcement oleh POLRI, PPNS Kementerian ESDM, PPNS Kementerian LHK dan Pemerintah Daerah," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00