Dishub Meminta Pemkot, Revisi Perda Bongkar Muat Barang

KBRN, Sungai Penuh: Meski Kota Sungai Penuh belum memiliki terminal khusus untuk bongkar muat barang, akan tetapi Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) terkait aturan bongkar muat barang yang diperbolehkan pada pukul 14.00 Wib.

Namun sayangnya pada jam tersebut merupakan jam pada saat meningkatnya arus lalulintas, terlebih pada bulan Ramadhan, sehingga Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh mengambil kebijakan agar bongkar muat barang bisa dilakukan pada malam hingga pukul 06.00 Wib.

“Terkait hal ini kami meminta kepada Pemerintah Dearah, untuk merevisi ulang Perda terkait ketentuan bongkar muat barang, karena jika tetap mengikuti peraturan yang ada, akan berdampak terhadap kemacetan arus lalulintas,” ungkap Kepala Bidang Lalulintas dan Angkutan Dani Warman, Senin (01/03/2021).

Dani Warman menyebutkan, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017, dalam proses bongkar muat barang harus ada terminal dan izin tempat parkir baik untuk usaha pertokoan maupun perhotelan. Untuk itu sebelum dikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat, bagi para pelaku usaha wajib mengurus izin Analisis Dampak Lalulintas (Andalalin) terlebih dahulu.

“Selama ini kemacetan yang sering terjadi di Kota Sungai Penuh, ya itu akibat banyaknya para pelaku usaha yang tidak mengantongi izin Andalalin dari pemerintah,” tutupnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00