KPK RI Beri Pembekalan Pilkada Berintegritas

KBRN: Jambi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membekali pilkada berintegritas kepada calon kepala daerah dan penyelenggara Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Jambi, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku.

Pembekalan yang berlangsung di audiotorium rumah dinas Gubernur ini melalui media telekomferensi, dengan tema Mewujudkan pimpinan daerah berkualitas Pilkada serentak yang jujur berintegritas.

Pjs Gubernur Jambi Restuardy Daud dalam sambutannya berharap Pilkada beritegritas dapat mendorong kondisi daerah lebih baik serta dengan pembekalan ini menjadi pencerah bagi semua pihak.

"selain mewujudkan pilkada berintegrasi, pembekalan sekaligus menjadi pencerahan bagi semua pihak, " sebut Restuardy Daud, Selasa (24/11/2020).

Hadir pada kesempatan ini, Pimpinan KPK Alexander Marwata, Staff khusus Mendagri bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga, ketua Bawaslu provinsi Jambi dan KPU provinsi Jambi, unsur forkopimda provinsi Jambi,masing-masing pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur.

Pimpinan KPK RI Alexander Marwata dalam pemaparannya menyebutkan KPK RI mencatat setidaknya Ada 82,3 persen calon kepala daerah mendapat bantuan/ sumbangan donatur yang biasanya ada harapan donatur.

"Ada harapan donatur , diantaranya : kemudahan perizinan terhadap terhadap bisnis yang telah dan akan dilakukan, kemudahan ikut serta dalam tender proyek pemerintah, keamanan dalam menjalankan bisnis yang saat ini sudah ada, kemudahan akses donatur untuk menjabat di pemda, kemudahan akses dalam menentukan kebijakan Perda, mendapatkan prioritas bantuan langsung dan mendapatkan prioritas dana bansos atau hibah APBD, " sebut Alexander Marwata.

Untuk Itu kata pihaknya, perlu dicatat dilaporkan kepada Bawaslu. Disampaikan, alasan pentingnya pilkada berintegritas , yakni karena luasnya kewenangan kepala daerah, banyak kepala daerah yang tersangkut korupsi, politik uang pada pilkada. Tidak hanya itu , dalam pemaparannya dikatakan, ada 8 area intervensi korsupgah KPK meliputi perencanan dan penganggaran APBD (15 persen), pengadan barang dan jasa (15 persen) , pelayanan terpadu satu pintu (15 persen), peningkatan kapabilitas APIP ( 15 persen), manajemen ASN (15 persen), optimalisasi pendapatan daerah (10 persen), management aset (10 persen) dan tata kelola dan desa (5 persen).

Pihknya mengajak semua pihak untuk sukseskn pilkada secara jujur dan aman.

Pantauan dilapangan, protokol kesehatan ketat diberlakukan dalam pertemuan ini, yakni cek suhu tubuh, wajib masker serta para undangan dan media wajib rapid test ditempat.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00