Menguat, Desakan Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Materi Komnas Perempuan dalam diskusi publik RUU PKS

KBRN, Jambi : Desakan terhadap pengesahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)  semakin menguat, termasuk dari kalangan aktivis Perempuan di  Provinsi Jambi. Hal itu tergambar dalam Diskusi Publik mengangkat tema urgensi Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)  bagi korban kekerasan, yang kemarin digelar secara virtual  oleh Universitas Nurdin Hamzah bersama Beranda Perempuan dan diikuti stakeholder terkait  serta aktivis Perempuan di Provinsi Jambi. 

Wakil Ketua Komnas Perempuan  Mariana Aminudin, dalam kesempatan tersebut mengatakan pentingnya RUU tersebut  untuk segera disahkan, mengingat semakin tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan, yang banyak tak tersentuh oleh hukum, sehingga sangat merugikan para korban yang tidak mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak.  Menguatnya dorongan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual karena RUU tersebut tidak hanya menyentuh aspek penegakan hukum pemidanaan, namun juga pemulihan, edukasi dan advokasi . “ Kita sudah memberikan alarm pada Pemerintah, legislative dan masyarakat, bahwa kekerasan seksual hamper tidak tertangani, tidak pula dapat dicegah, apalagi memulihkan korban, ujar Wakil Ketua Komnas Perempuan, Mariana Aminudin, Kamis (19/11/2020).

Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan juga diakui oleh Konselor Hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, Ferdia Prakasa . Menurutnya, berdasarkan data Sistem Informasi Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), sejak 1 Januari 2020 hingga 24 Juli , secara nasional  terdapat 3.020 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dewasa, dnegan jumlah korban sebanyak 3.059 orang.  Sedangkan untuk Provinsi Jambi, s jak Januari hingga 13 November 2020, terdapat 115 pelapor  kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. “Apa uniknya penanganan kasus kekerasan seksual?  Ketika terjadi kasus kekerasan seksual, maka akan ada jenis-jenis kasus lainnya muncul, walaupun dalam soal penangananya tidak terjadi pembebanan hukum,” ujar Ferdia Prakasa.

Sementara Rektor Universitas Nurdin Hamzah, Windy Adriana berharap, melalui diskusi tersebut, semakin luas masyarakat yang mengetahui haknya untuk bicara, melapor dan mendapatkan keadilan saat mendapat kekerasan.  Meski  jumlah Perempuan yang mengalami kekerasans seksual tinggi, namun tidak semuanya berani melapor. Adanya stigma masyarakat yang kerap kali justru memojokkan korban kekerasan seksual dan anggapan tabu, menjadi sebagian factor penyebabnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00