Kasi Bank KPPN Sungai Penuh: DAK Fisik Dorong Percepatan Pembangunan Daerah

Fuad Ibrahim, Kasi Bank KPPN Sungai Penuh

KBRN, Sungai Penuh : Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam APBN telah dialokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah salah satu jenis Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang termasuk dalam pos Dana Perimbangan. 

DAK terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. DAK Fisik merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal, pencapaian prioritas nasional, dan percepatan pembangunan daerah. 

Menurut Kasi Bank KPPN Sungai Penuh Fuad Ibrahim Tevianto SE, MM, Kegunaan DAK Fisik adalah mengatasi ketimpangan infrastruktur dan layanan publik antar daerah, pemerataan kuantitas dan kualitas layanan publik  serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik.

"Contohnya pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, puskesmas, penyediaan sarana pendidikan, alat kesehatan, penguatan intervensi stunting, dan lain sebagainya, sesuai bidang prioritas yang menjadi sasaran pemerintah pusat," terangnya, Selasa (28/06/2022).

Ditambahkannya, pada tahun 2022 ini terdapat 16 bidang prioritas yakni pendidikan, kesehatan, sanitasi, air minum, perumahan & permukiman, jalan, Industri Kecil Menengah, pariwisata, kelautan dan perikanan, pertanian, irigasi LHK, transportasi/perairan, transportasi pedesaan, perdagangan, dan UMKM.

"Penentuan besaran alokasi DAK Fisik tiap daerah ditetapkan dengan 3 kriteria yaitu kriteria umum berdasarkan kemampuan keuangan daerah, kriteria khusus berdasarkan UU otonomi khusus dan karakteristik daerah, dan kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait," tambahnya.

Dikatakan Fuad, Pada tahun 2023 yang akan datang rencana anggaran DAK Fisik sebesar Rp50,5 triliiun turun Rp10,4 triliun atau turun 17% dibanding tahun 2022 akan tetapi difokuskan dengan menajamkan lokasi prioritas hal ini dilakukan agar alokasi tidak tipis merata pada tiap daerah, namun fokus dan tuntas secara optimal mendukung pencapaian prioritas sesuai arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yaitu percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesehatan dan pendidikan, mendorong pemulihan usaha serta percepatan pengembangan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi.

"Seharusnya dapat dipahami oleh setiap pemerintah daerah bahwa dana DAK Fisik perlu dikelola secara optimal demi kemaslahatan masyarakat, terlebih setelah melewati masa pandemi banyak daerah yang kesulitan menggenjot kenaikan PAD sebagai modal pelaksanaan pembangunan di daerah masing-masing, kita ketahui bahwa belanja pemerintah merupakan salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, DAK Fisik merupakan salah satu sumber penerimaan bagi daerah yang pada akhirnya dibelanjakan di daerah tersebut," ungkapnya. 

Selanjutnya, apa yang perlu dilakukan? perlunya koordinasi dan sinergi yang intensif antar berbagai pihak. Penyaluran DAK Fisik melibatkan beberapa pihak di lingkup Pemda dan lingkup Kementerian, salah satu penghambat percepatan kegiatan tender adalah keterlambatan penerbitan petunjuk teknis spesifikasi pengadaan barang dari pihak kementerian teknis, sebaiknya kementerian teknis tidak perlu menerbitkan petunjuk teknis setiap tahun jika jenis pekerjaan tersebut sama dan berulang. 

"Perlu dilakukan sosialisasi yang masif dan koordinasi intens atas kebijakan penyaluran DAK Fisik yang dinamis sehingga aparatur pemerintah pelaku pengelola DAK Fisik dapat bergerak efektif, cepat dan sesuai koridor dalam melaksanakan kegiatan sesuai fungsi masing-masing sehingga efek penyaluran DAK Fisik dari tahun ke tahun makin terlihat yaitu meratanya pembangunan antar daerah di Indonesia," tutupnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar