Temuan BPK pada Pemkab Batanghari, Ini Diantaranya

Rio Tirta, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi

KBRN, Jambi : Meski memberikan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemkab Batanghari untuk Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021, namun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD tahun anggaran 2021, BPK Perwakilan Provinsi masih menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan. Temuan tersebut antara lain realisasi Belanja atas Kegiatan Tahun 2020 Sebesar Rp13.154.608.179,00 tidak diakui sebagai kewajiban TA 2020 namun dibayarkan dan dibebankan pada Tahun 2021; pengelolaan Pendapatan Pajak Air Tanah pada Badan Keuangan Daerah belum Sesuai ketentuan dan Pengelolaan Piutang PBB-P2 Tidak Tertib; Kekurangan Volume atas Empat Paket Pekerjaan Sebesar Rp433.584.772,91 pada Dinas PUPR Kabupaten Batang Hari; dan pengelolaan Aset Tetap pada Pemkab Batang Hari Tidak Tertib.

Atas hasil pemeriksaan tersebut, Kepala BPK Perwakilan provinsi Jambi Rio Tirta mengingatkan bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan.

“ Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, terkait tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima,” ujarnya, Rabu (18/5/2022).

Dirinya juga berharap agar hasil pemeriksaan yang telah disampaikan dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan secara bersama-sama selalu berusaha dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar