Perusahaan Tak Sanggup Bayar Upah Sesuai UMP Bisa Ajukan Penangguhan

Kabid Pengawasan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial Disnakertrans Provinsi Jambi  Dedy Ardiansyah

KBRN, Jambi : Pemerintah Provinsi Jambi memberikan kesempatan kepada perusahaan yang belum mampu membayarkan upah pekerjanya sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi tahun 2022 untuk mengajukan penangguhan.

Kabid Pengawasan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial Dinas Tenagakerja dan transmigrasi (Disnakertrans)  Provinsi Jambi  Dedy Ardiansyah mengatakan, perusahaan yang nantinya belum mampu membayarkan upah pekerjanya sesuai UMP karena terdampak Pandemi Covid 19, dapat mengajukan surat penangguhan yang ditujukan kepada Gubernur.

" Silahkan mengajukan surat kepada Gubernur. Tapi harus disertai dengan hasil audit keuangan yang dilakukan oleh lembaga eksternal. Mengakukan permohonan penangguhan, " ujar Dedy Ardiansyah , Jum'at (3/12/2021). Namun, jika nantinya kondisi keuangan perusahaan yang mengajukan penangguhan sudah kembali stabil, maka perusahaan tersebut tetap harus membayar Upah sesuai UMP dan melunasi penangguhan.Gubernur Jambi Al Haris telah menetapkan UMP Jambi tahun 2022 sebesar Rp. 2. 649.034, naik Rp 18 ribu dari UMP tahun 2021. UMP tersebut akan berlaku sejak 1 Januari 2022, dan wajib dilaksanakan oleh seluruh perusahaan, kecuali usaha yang masuk dalam klasifikasi usaha yang tidak wajib melaksanakan UMP sebagaimana diatur dalam PP nomor 36 tahun 2021, seperti UMKM. Di Provinsi Jambi, menurut Dedy ardiansyah, terdapat 4.001 perusahaan yang wajib melaksanakan UMP.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar