Pemprov Jambi Siapkan Unit Layanan Serap Tenaga Kerja Disabilitas

KBRN;Jambi. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menyatakan akan memprioritaskan peningkatan sinergi program OPD Provinsi Jambi untuk menyiapkan unit layanan stabilitas bermitra dengan dunia usaha dan dunia industri guna minimalisasi angka pengangguran  tenaga kerja disabilitas. Hal ini disampaikan Wagub saat rapat koordinasi percepatan penyelenggaraan unit layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Provinsi Jambi di hotel Aston, Jambi Kamis, (16/9/2021).

Kegiatan ini dihadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD provinsi Jambi, Direktur Binapenta dan Perluasan Tenaga Kerja Kemnaker RI, Suhartono (hadir secara virtual) , pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, Perwakilan Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota se Provinsi Jambi serta undangan lainnya. 

Wagub menyampaikan ucapan terima kasih dari Pemprov Jambi kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI yang telah menunjuk Provinsi Jambi sebagai salah satu tempat penyelenggaraan rakor ini sebab menurut informasi tahun ini hanya 15 provinsi yang dijadikan fokus kegiatan ini. 

"Pada kesempatan ini dapat saya informasikan bahwa berdasarkan sumber data BPS Februari 2021 angkatan kerja di Provinsi Jambi mencapai 1,83 juta orang dengan tingkat pengangguran mencapai 4,76%.  Jumlah angkatan  yang bekerja di sektor informal sebanyak 1,09 juta orang," ungkapnya.

Ditambahkan, jumlah angkatan kerja penyandang disabilitas di Provinsi Jambi tercatat sebanyak 3.673 orang suatu jumlah yang cukup banyak dan menjadi kewajiban kita untuk memfasilitasi dan memenuhi hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak. 

"Karenanya Rakor hari ini merupakan langkah awal yang tepat untuk menyamakan persepsi dan langkah antara Pemerintah Pusat Kabupaten Kota dunia usaha baik swasta BUMD BUMD dalam memfasilitasi para penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan," ungkapnya.

Dalam pelaksanaan pelatihan dan pemagangan Pemerintah Provinsi Jambi juga telah memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas.

"Ke depan kita akan berusaha optimal melalui pembentukan unit layanan disabilitas di bidang ketenagakerjaan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah," pungkas Abdullah Sani.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00