Tolak PPN pada Sembako dan Pendidikan, YLKI Jambi Akan Buat Petisi

Ketua YLKI Jambi Ibnu Kholdun

KBRN, Jambi: Rencana pemerintah untuk membebankan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sembako dan pendidikan, sebagaimana dalam RUU tentang  Perubahan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diusulkan Pemerintah untuk dibahas di DPR RI, terus  menuai penolakan, salah satunya dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jambi. Bahkan YLKI Jambi akan membuat petisi menghimpun satu juta tandatangan menolak PPN sembako dan pendidikan .  Ketua YLKI Jambi, Ibnu Kholdun menyebutkan, petisi yang terhimpun nantinya akan disampaikan kepada Presiden dan DPR RI. 

Ditambahkannya,  pihaknya menolak rencana pemerintah tersebut, karena obyek yang akan dikenakan pajak tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak dan seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga tidak tepat jika harus dibebankan PPN. Meskipun, lanjutnya, sembako yang akan dikenakan pajak nantinya merupakan sembako premium dan sekolah tertentu yang komersil. Namun, tetap saja, kebijakan tersebut dinilai tidak tepat akan akan berdapak terhadap masyarakat banyak. " Rencana RUU terkait PPN sembako dan pendidikan, kami menolak. Dalam arti kata itu kan menyangkut hajat hidup orang banyak, pajak PPN walaupun masih dalam rancangan, inikan kebutuhan pokok. YLKI tidak sepakat, itu akan menjadi beban masyarakat, " ujar Ibnu Khaldun, Kamis (17/6/2021). " Kami perpanjangan tangan masyarakat akan mengadakan petisi mengumpulkan satu juta tandatangan untuk menolak ini, akan kita sampaikan ke presiden dan DPR. Karena pajak ini sudah kebablasan, "ungkapnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00