OMBUDSMAN : Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Harus Dipantau

Anggota Ombudsman RI Robertus Na Endi Jaweng (batik biru) dan Plt Kepala Ombudsman Perwakilan Jambi, Indra (batik coklat)

KBRN, Jambi : Pemerintah Daerah harus terus dipantau dalam penyelenggaraan pelayanan publik, karena dari hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia menunjukkan, secara nasional, Pemerintah Daerah menempati peringkat pertama sebagai institusi penyelenggara pelayanan publik  yang banyak dilaporkan oleh masyarakat terkait adanya maladministrasi.  Maladministrasi antara lain berupa penundaan berlarut , penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang dan permintaan imbalan.  Anggota Ombudsman Republik Indonesia Robertus Na Endi Jaweng, saat berada di Jambi hari ini menyebutkan, Pemerintah Daerah harus menjadi pusat perhatian, karena dari 32 layanan publik, sebagian besar diantaranya  ada di daerah.  Pemerintah Daerah, menjadi pusat dari urusan pelayanan publik.  “Secara nasional memang, saya sampaikan berita yang kurang bagus, ternyata memang kalau lihat dari sisi institusi instansi yang menjadi penyelenggara, Pemda  itu masih menempati urutan pertama yang harus kita perhatikan serius,” ujar Robertus Na Endi Jaweng, Senin (12/4/2021).

 Ditambahkannya, komitmen Kepala Daerah menjadi kunci perbaikan pelayanan publik di daerah. Pelayanan publik yang baik dan berkualitas kepada masyarakat merupakan wujud hadirnya negara untuk rakyat.  Sementara itu, terkait pelayanan publik ditengah Pandemi Covid 19, Robertus Na Endi Jaweng mengatakan, Pandemi menjadi  tantangan yang dapat  menunjukkan tangguh atau rapuhnya sistem pelayanan kesehatan, ketangguhan ekonomi, efektifitas pemerintahan dan modal sosial. Secara pribadi, dirinya melihat bahwa dari sisi modal sosial, solidaritas sosial masyarakat meningkat, namun untuk pelayanan eksehatan, ekonomi dan efektifitas pemerintahan masih rapuh.  

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00