MUI: Taat Aturan Jadi Kunci Hadapi Pandemi

KBRN, Jakarta : Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Penanggulangan Bencana dan Kesehatan, KH M. Sodikun mengatakan, di masa Pandemi COVID-19 yang membawa ketidaknormalan segala aktivitas, harus ada strategi yang harus diterapkan.

Hal tersebut disampaikannya dalam webinar MUI-Direktorat Jenderal IKP Kominfo : Keseimbangan Pemulihan Ekonomi Dan Penanganan Kesehatan Di Tengah Pandemi, Rabu (27/10/2021).

"Semua dilakukan untuk kemaslahatan, terlebih sebelum ada dalilnya, maka boleh saja dilakukan. Misalnya, menggunakan masker, menjaga jarak, terlebih saat menunaikan ibadah berjamaah," ujar Sodikun.

Selain itu, katanya, jika di suatu daerah dinyatakan aman dan bisa menekan penyebaran COVID-19, maka boleh melakukan ibadah berjamaah. "Kalau dinilai aman ya boleh-boleh saja," kata Sodikun.

Meski demikian, lanjutnya, harus tetap mengantisipasi. Salah satunya, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. "Maka kedisiplinan prokes adalah suatu keharusan, suatu keniscayaan," tegas Sodikun.

Dia juga berpesan, semua pihak harus bekerjasama dalam mengatasi Pandemi COVID-19 ini. "Agar seluruh anak bangsa ini bersama-sama, karena masalah yang complicated itu tidak bisa diselesaikan sendiri, sangat mustahil ya. Oleh karena itu bangunan kerja sama ini harus kita kuatkan," ucap Sodikun.

Sementara itu, Wakil Ketua Lembaga Kesehatan MUI dr Bayu Wahyudi mengingatkan agar masyarakat tetap patuh dengan segala aturan terkait Pandemi COVID-19. "Jika memang harus isolasi mandiri, maka lebih baik jalankanlah. Jadikan momentum tafakur dengan Allah," ucapnya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Komisi Informasi dan Komunikasi MUI M Nashih Nasrulloh menuturkan, ketaatan protokol kesehatan dan mengikuti aturan yang ditentukan pemerintah menjadi kunci dalam menghadapi Pandemi.

"Bagaimana ekonomi kita bangkit setidaknya ada dua kunci. Yang pertama bagaimana kita taat upaya untuk menjaga diri sendiri dengan ketaatan kita untuk menaati kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah," kata dia.

Dirinya berkeyakinan bahwa, keputusan pemerintah tidak ada yang bertujuan untuk mencelakakan orang banyak. "Jadi keputusan pemerintah tidak ada untuk mencelakai rakyatnya, dalam konteks protokol kesehatan baik di ruang publik maupun rumah ibadah," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00