Mengejar Aset Hitam di Swiss

KBRN, Jakarta : Koruptor Indonesia dikenal sangat cerdik. Ada saja akal-ukil mereka memanfaatkan setiap celah kemungkinan menggaruk uang Negara. Beraneka akrobat korupsi telah dikenali KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Baik yang tradisional, yang hybridmenggunakan campuran modus, maupun cara-cara maya yang seakan tak kasat mata.  

Pelaku korupsi juga sudah paripurna. Mulai pegawai rendahan dan warga awam, hingga menjulang ke tingkat menteri, tokoh agama, ibu rumah tangga, tokoh bersih antikorupsi, dewan pemegang mandat rakyat, hingga para penegak hukum dan penjaga keadilan. Boleh jadi hanya Indonesia yang memegang rekor keragaman pelaku korupsi.  

Di tengah pandemi yang menghimpit ekonomi Negara, barisan predator ini tetap melenggang penuh percaya diri. Modus korupsinya pun sudah amat komprehensif. Di pihak lain definisi tindak pidana korupsi dalam UU di Indonesia belumlah menyeluruh. 

Contoh peningkatan kekayaan secara tidak sah, perdagangkan pengaruh, korupsi  sektor swasta, dan suap terhadap pejabat publik asing belum tercakup di sistem perundang-undangan Indonesia. Padahal, segala tindakan tersebut telah dianggap korupsi di dunia internasional.

Kita juga masih menjumpai ragam ‘’korupsi abu-abu’’ atau ‘’korupsi yang dilazimkan’’. Bentuknya sudah tidak dirahasiakan lagi, misalnya korupsi di tempat-tempat layanan publik, proses rekrutmen, penjenjangan karier dan pangkat,  penempatan tugas, proses menembus pilkada, dan masih banyak lagi.

Harta hasil jarahan juga disimpan, disamarkan, diatasnamakan dengan cara seksama, sehingga sulit dilacak ujung-pangkalnya.

Disimpan di Swiss

Kebanyakan aset disembunyikan di luar negeri. Bank-bank di Swiss yang dikenal sangat ketat melindungi privasi nasabahnya, jadi favorit pilihan. Di negeri indah tempat kelahiran Martina Hingis dan Roger Federer inilah duit hasil korupsi mengeram dengan damainya. 

Pada tahun 2016 saja, Kementerian Keuangan menyebut sekitar Rp 11.000 triliun uang dari Indonesia disimpan di luar negeri termasuk di Swiss. Bayangkan jika uang yang hampir lima kali lipat kekuatan APBN kita ini berhasil digiring balik ke kandangnya, pasti akan sangat cukup untuk menyejahterakan rakyat. 

Kisah-kisah ‘heroik’ para taipan Indonesia menyembunyikan hartanya di luar negeri bukanlah isapan jempol belaka. Uang mereka yang mengendap di Swiss diperkirakan sudah lebih Rp 4.500 triliun. Setiap tahunnya diperkirakan Rp 200 triliun dana illegal keluar Indonesia.

Kini dana haram asal Indonesia yang tersembunyi di bank-bank Swiss tak lagi aman. DPR RI baru saja mengesahkan RUU "Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (UU MLA= Mutual Legal Assistance). Produk hukum ini mendapat pengesahan dalam rapat paripurna DPR pada 14 Juli 2020.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) UU MLA Ahmad Sahroni menyatakan perjanjian ini dapat membantu upaya pemberantasan korupsi atau kejahatan perpajakan, dan membawa pulang aset hasil korupsi yang tersembunyi di Swiss. 

UU ini memuat 39 pasal yang mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, membantu menghadirkan saksi, meminta dokumen, rekaman dan bukti, penanganan benda dan aset untuk tujuan penyitaan atau pengembalian aset, penyediaan informasi yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, hingga mencari lokasi serta data diri seseorang beserta asetnya. 

Perjanjian ini akan menyederhanakan prosedur mutual legal assistance, atau hukum timbal balik. Banyaknya rekening terselubung di bank Swiss menjadi faktor kunci dalam skandal korupsi besar-besaran seperti kasus Bank Century atau korupsi dana Yayasan Supersemar. 

Pada 2010, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Hesham al-Warraq dan Rafat Ali Rizvi 15 tahun penjara, sekaligus merampas barang bukti berupa dana 220 juta dollar di bank Swiss. Pada 1999, Time melaporkan harta Rp135 triliun hasil korupsi lainnya bersembunyi di Swiss. (Kompas.com)

Kejahatan Perpajakan

Adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menandatangani Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana/Mutual Legal Assistance (MLA)  dengan Konfederasi Swiss di Bernerhof Bern, Senin 04 Februari lalu.

Dikatakan Laoly perjanjian ini dapat digunakan untuk memerangi kejahatan perpajakan (tax fraud) sebagai upaya Pemerintah memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan Indonesia dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak.

Hebatnya perjanjian ini bersifat retroaktif. Artinya, seluruh kejahatan fiskal dan pencucian uang yang terjadi sebelum perjanjian ini ditetapkan, tetap bisa ditindak berdasarkan UU MLA. Jalan menuju perjanjian RI-Swiss ini sudah dimulai sejak era Presiden SBY. Terwujud melalui pembahasan di Bali tahun 2015, dan 2017 di Bern, Swiss. 

Dikutip dari situs web Sekretariat Kabinet perjanjian ini terdiri dari 39 pasal. Ini merupakan perjanjian ke-10 yang telah ditandatangani oleh berbagai Negara; ASEAN, Australia, Hong Kong, RRC, Korsel, India, Vietnam, UEA, dan Iran. Bagi Swiss, ini adalah perjanjian MLA yang ke 14 dengan negara non Eropa. 

Tentu saja capaian ini tergolong luar biasa, dan menjadi sejarah keberhasilan diplomasi yang sangat penting, mengingat Swiss merupakan pusat keuangan terbesar di Eropa. Juga sejalan dengan penegasan  Presiden Jokowi pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2018, bahwa perjanjian ini merupakan landasan upaya keras pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

Sebenarnya pemerintah sudah memiliki benteng penapis dana hasil korupsi melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengatakan, disetujuinya UU ini merupakan terobosan hukum yang progresif dalam upaya penegakan hukum pidana, khususnya bagi upaya penegakan hukum anti pencucian uang. Sebab, Swiss merupakan negara yang memberlakukan sistem kerahasiaan bank secara ketat.

UU ini mampu mendukung upaya pelacakan asset-aset hitam yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, kejahatan finansial (financial crime), perpajakan (tax crimes), perbankan (banking related crimes), kejahatan korporasi (corporate crimes), dan tindak pidana pencucian uang (money laundering).

Terlebih lagi dalam perjanjian ini secara spesifik menyebutkan, bahwa kerahasiaan bank tidak dapat digunakan untuk menghambat proses pertukaran informasi melalui MLA (Kontan co id).

Tidak Kapok

PPATK sebagai lembaga yang bertugas mencegah dan memberantas TPPU (Tindak Kejahatan Pencucian Uang) juga terlibat secara aktif mulai dari negosiasi dan perundingan di Bali dan di Bern. 

PPATK pun bisa berjalan sendiri sesuai dengan kewenangannya melalui kerjasama dengan lembaga intelijen keuangan lain di dunia seperti dalam Egmont Group maupun secara bilateral. Kapok kah koruptor mencari persembunyian baru di luar Swiss?

Ternyata masih banyak bunker aman tersebar di berbagai negara yang dikenal dengan sebutan ‘Surga Pajak’ (tax havens). Secara umum tax havens didefinisikan sebagai suatu negara atau wilayah yang mengenakan pajak rendah atau sama sekali bebas pajak dan menyediakan tempat yang aman bagi simpanan untuk menarik modal masuk.

Ada tiga ciri tax havens yaitu menerapkan tarif pajak rendah atau bebas pajak, lack of transparency, dan lack of effective exchange of information. Pertumbuhan tax havens semakin marak seiring dengan globalisasi. Bahkan kaitan pajak dan globalisasi sangat erat karena efisiensi pajak merupakan motif utama modal mencari keuntungan maksimal.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00