Anggota Komisi VI DPR : Ahok Harusnya Melakukan Pembinaan Dan Pembenahan Internal Pertamina

KBRN, Jakarta : Pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melalui video di akun Youtube POIN dinilai tidak pada tempatnya. Menurut anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron, sesuai UU seharusnya Ahok melakukan pembinaan dan pengawasaan kepada Direksi, sesuai kewenangannya yang melekat. “Dengan kewenangan tersebut, Ahok harusnya bisa membuat Pertamina bisa lebih efisien, transparan, akuntabel, dan kontributif bagi negara,” jelas Herman melalui keterangan tertulisnya. 

Untuk itulah, lanjut Herman, memang tidak semestinya Ahok melakukan pencitraan di ruang publik, dengan ‘menyerang’ institusinya sendiri.  Bahkan menurut Herman, pernyataan Ahok melalui video justru membuat kegaduhan dan akhirnya menjadi perdebatan yang tidak bermanfaat.

Sesuai kewenangan tersebut, lanjut Herman, jika Ahok menilai ada persoalan yang tidak sesuai, maka sebagai Komisaris Utama bisa memberi teguran tertulis dan bahkan intervensi terhadap kinerja Direksi. “Tetapi ini kan tidak. Yang dilakukan Ahok justru membuat kegaduhan. Apalagi sampai menembak Kementerian BUMN,” tegas Herman. 

Menurut Herman, kalaupun Ahok menemukan sesuatu yang dianggap menyimpang, harusnya dilakukan melalui mekanisme yang ada. Misalnya saja, dengan melaporkan ke aparat penegak hukum. “Saya dan anggota DPR yang berkomisi di BUMN, melihat bahwa penyampaian kepada publik tidak fair dan  tidak pas. Yang dilakukan Ahok justru membuat kegaduhan,” kata dia.

Bahkan Herman menilai, pernyataan melalui video justru memperlihatkan kegagalan Ahok sebagai Komisaris Utama. Termasuk di antaranya, dalam menjaga agar Pertamina tidak merugi. Apalagi, setelah itu Ahok juga meminta agar Kementerian BUMN dibubarkan. (AA)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00