Tabrak UU Diatasnya, PDIP Kota Depok Konsisten Menolak Raperda Kota Religius

Ketua DPRD Depok Periode 2014-2019 Hendrik Tangke Allo (kanan) bersama Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna (kiri) di ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Depok

KBRN, Depok : Menanggapi pembahasan Raperda Penyelenggaraan Depok Kota Religius, Hendrik Tangke Allo selaku Ketua DPC PDI Perjuangan kota Depok sekaligus Wakil Ketua DPRD kota Depok menegaskan bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2021 mengenai penyelenggaraan Depok Kota Religius untuk tidak dilanjutkan pembahasannya.

Pada periode sebelumya (2014-2019) saat menjabat sebagai ketua DPRD kota Depok, HTA sudah menolak untuk melakukan pembahasan mengenai Raperda yang bersifat diskriminatif tersebut.

Pada saat itu dirinya meyakini bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam membuat aturan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat secara mutlak, salah satunya aturan mengenai agama.

Selain karena menabrak aturan perundang-undangan yang berada diatasnya, juga menurut HTA, pemerintah tidak berhak untuk masuk ke ranah pribadi warga negara. Raperda ini sangat berpotensi menimbulkan konflik horizontal ditengah masyarakat Depok yang majemuk.

Dibagian lain, HTA sangat menyesalkan sikap Fraksi PKB-PSI yang pada saat pembahasan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD justru mendukung usulan Propemperda tersebut. Utusan Fraksi PKB-PSI yang berada di Bapemperda mengakui saat itu mereka ditekan dan didesak oleh ketua Fraksi PKB untuk mendukung usulan Raperda tersebut.

Sangat menyedihkan perilakunya.

Baca Juga: Penyataan Sikap Fraksi PKB-PSI Banjir Interupsi, PDIP dan Gerindra Walk Out dari Sidang Paripurna

Pada saat itu, menurut HTA mereka (Fraksi PKB-PSI) berkhianat terhadap perjuangan Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gerindra yang dengan tegas menolak usulan Propemperda Depok menjadi Kota Religius.

Baca Juga: Melanggar Tatib, Fraksi Gerindra Sebut Raperda Kota Religius masuk Propemperda 2021 Secara Ilegal

Sikap Fraksi PDIP sangat jelas sampai di rapat paripurna bahwa pihaknya menolak sehingga sebelum keputusan paripurna diputuskan lewat mekanisme voting Fraksi PDIP dan Gerindra sudah keluar dari ruang rapat (walk out).

HTA sebagai ketua DPC PDI Perjuangan kota Depok menginstruksikan Fraksi PDIP untuk konsisten menolak usulan itu.

Fraksi PKB-PSI khususnya PKB telah menghianati perjuangan kaum Nasionalis di Kota Depok.

Surat penolakan yang mereka (Fraksi PKB-PSI) keluarkan setelah dalam rapat sebelumnya mendukung hanya bagian dari strategi cuci tangan terhadap kesalahan dan penghianatan yang telah mereka lakukan.

Baca Juga: Gara Gara Raperda Kota Religius, DPRD Kota Depok Terancam Kehilangan Satu Fraksi

Terima kasih kepada para sesepuh Kyai NU dan PCNU kota Depok yang tetap mendukung PDIP dalam penolakan tersebut walaupun Fraksi PKB-PSI tidak mematuhi arahan para Kyai NU.

Perjuangan Fraksi PDIP belum selesai dan pihaknya akan terus berupaya menolak raperda diskriminatif tersebut.

Baca Juga: Pakar: Legislator yang Waras Mestinya Menolak Raperda Kota Religius

Kota Depok adalah kota yang majemuk, kota yang seharusnya nyaman dan damai bagi seluruh warganya yang begitu beragam baik suku, agama maupun latar belakang yang berbeda-beda. (RL)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00