Mathla'ul Anwar : Ada Niat Jahat Dibalik RUU HIP

KBRN, Jakarta : Organisasi Dakwah dan Pendidikan Mathla’ul Anwar tetap menolak keras Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) kendati PDIP sebagai partai pengusul RUU ini sudah setuju mencantumkan Ketetapan MPRS No XXV/MPRS/1966 tentang Pelarangan dan Pembubaran PKI. Partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputeri itu juga setuju utk menghapus beberapa pasal yang kontroversial.

“Ini bukan masalah revisi pasal per pasal, namun kami menduga ada niat jahat di balik RUU ini yang dengan sengaja mereduksi Pancasila dan membuka pintu bagi bangkitnya PKI dan komunisme,” kata Ketua Majelis Amanah Mathla’ul Anwar KH Irsyad Djuwaeli dalam pernyataan tertulis kepada media hari ini.

Karena itu kami mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas pihak-pihak yg memulai inisiatif penyusunan RUU ini karena sudah membuka pintu bagi masuknya paham-paham terlarang di negara ini. Usut juga siapa yang menyusun naskah akademik RUU tersebut. “Inisiatif yang berpotensi  mengerdilkan Pancasila dan membuka pintu bagi komunisme bisa tergolong perbuatan makar,” tegasnya.

Organisasi Mathla’ul Anwar yang berdiri pada tahun 1916 di Banten dan mengelola ribuan madrasah seluruh Indonesia akan mengerahkan seluruh kekuatannya sampai pembahasan RUU ini dihentikan sama sekali.

“Bagi kami ummat Islam, inti Pancasila itu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan menyangkut keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Negara ini bisa bubar jika tidak didasari oleh Ketuhanan Yang Maha Esa,” tegas KH Irsyad Djuwaeli.

Ia menambahkan, dengan adanya kesediaan pihak pengusul untuk merevisi naskah RUU HIP justru menunjukkan  bahwa tidak masuknya TAP MPRS tentang pembubaran PKI dalam RUU ini adalah kesengajaan dan bukan sebuah kealpaan. “Kesengajaan inilah yg harus diusut tuntas apa maksud dan motifnya,” kata KH Irsyad.

RUU ini juga berpotensi melakukan penafsiran tunggal terhadap Pancasila, itu artinya mengulangi kesalahan Orde Baru. “Nilai-nilai Pancasila itu sudah ada dan mengakar di masyarakat, tidak perlu ditafsirkan ulang oleh lembaga tunggal. Sebab ketika Pancasila ditafsirkan secara tunggal, maka nilai-nilai yg ada di masyarakat yg tidak sesuai dengan penafsiran itu akan terelimimasi. Ini juga sangat bahaya bagi keutuhan bangsa ini.”

Pancasila itu bukan haluan, tetapi dasar negara. Haluan itu ada di atas, sedangkan dasar itu ada di bawah, sama dengan fondasi. Haluan bisa dihilangkan sementara kapalnya tetap berjalan, tetapi fondasi tidak bisa diganti atau diganggu-gugat. Sebab kalau fondasi hilang, otomatis negaranya bubar. 

Daripada DPR menghabiskan energi dengan membahas RUU yang sebetulnya tidak mendesak dan mendapat penolakan luas dari masyarakat, lebih baik kalau RUU ini dibuang saja. “Masih banyak hal penting lain yang perlu dikerjakan DPR,” katanya. (AA)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00