Pengamat : Tender Pengadaan Mebeleur Rumah Anggota DPR Diduga Korupsi, Laporkan Ke KPK

KBRN, Jakarta : Praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) masih membudaya dilingkungan proyek yang digelar Pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, yaitu dalam pengadaan barang dan jasa.

Dari sumber informasi yang diperoleh wartawan, telah terjadi Indikasi  dugaan KKN dalam pengadaan lelang mebeleur dan elektronik untuk rumah jabatan anggota DPR di Kalibata dan Ulujami Tahun Anggaran 2020 di Sekretariat Jenderal  (Setjen) DPR RI. Indikasi dugaan tersebut dilakukan dengan cara : Pertama, dugaan mempersulit bahkan tidak diberikannya surat dukungan kepada beberapa perusahaan yang akan mengikuti proses lelang tersebut oleh pihak principal barang elektronik. Hal tersebut dilakukan karena Kesetjenan DPRI RI, diduga sebelumnya sudah koordinasi dengan pihak principal barang elektronik dan mengarah kepada satu merek barang untuk 4 jenis barang elektronik.

Kedua, memenangkan peserta lelang dengan harga penawaran yang tinggi dengan menggagalkan peserta lelang yang jauh lebih rendah harga penawarannya, hanya karena alasan kesalahan penulisan nama di dalam surat dukungan yang dikeluarkan oleh principal barang elektronik, sementara pihak principal sudah mengakui kesalahannya dan merevisi ulang surat  dukungan tersebut. Dalam hal ini, menurut aturan LKPP bukan merupakan kesalahan yang substansial dan seharusnya dilakukan proses verifikasi kepada peserta lelang tersebut.

Tiga, memuluskan dan menetapkan sebagai pemenang kepada salah satu peserta lelang yang tidak memenuhi syarat pada saat pembuktian verifikasi dokumen penawaran.

Empat, tidak adanya  Efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pihak Setjen DPR RI dalam melaksanakan  proses lelang tersebut, terbukti dengan segala cara memenangkan peserta lelang dengan harga penawaran tertinggi disetiap paket lelang.

Lima, terjadi monopoli barang dalam bentuk barang elektronik dan spring bed dengan hanya mengarah kepada satu merek produk tanpa mempertimbangkan produk lokal dalam negeri sendiri.

Menyikapi dugaan tersebut, Pengamat Kebijakan Publik dan Kelembagaan Negara, Andi Iskandar, mengatakan, persoalan lelang pengadaan dilingkungan DPR yang diduga sarat KKN dan pemborosan anggaran bukanlah hal baru. Andi menjelaskan, banyak proyek di DPR selalu disertai dengan pernainan, baik panitia lelang maupun pejabat setingkat Sekjen dan hal itu bukan barang baru bagi lingkungan DPR, karena selalu seperti itu.

"Karena itu, KPK harus supervisi itu Kesetjenan dan panitia pengadaan di DPR RI. Jadi, jangan anggota DPR-nya saja yang dipantau, KPK juga harus memantau dan monitor kelembagaan Kesetjenan DPR dan  MPR," kata Andi Iskandar, kepada wartawan, Jum'at (5/6/2020).

Menurut dia, pengawasan diperlukan karena banyak "Permainan" yang merugikan negara. "Karena disitu banyak permainan. Anda boleh cek itu dimana setiap kegiatan pekerjaan selalu begitu, diduga jadi sarang penyamun. Anehnya  anggota DPR-nya banyak yang tidak tau kelakuan staf disitu. Karena itu segera laporkan ke KPK," ujarnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, masih menunggu klarifikasi dari pihak Setjen DPR RI. (AA)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00