Status New Normal "Covid - 19" Posisi Dilematis Presiden

Direktur HRS Center Abdul Chair Ramadhan Kebijakan new normal untuk pembukaan kembali pusat perbelanjaan mengabaikan tingkat penularan virus corona yang masih terbilang tinggi.

KBRN, Jakarta: Kebijakan adaptasi perubahan pola hidup pada situasi Covid-19 (new normal) yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan menimbulkan permasalahan serius.

Penerapan new normal diawali dengan terbitnya Keputusan Kemenkes dan SE Kemenkes.

"Dilihat dari judulnya memang diperuntukan bagi perkantoran dan industri, sektor jasa dan perdagangan dalam mendukung keberlangsungan usaha. Seiring dengan itu pusat-pusat perbelanjaan (mal) telah mempersiapkan diri guna menyesuaikan dengan regulasi tersebut. Padahal belum ada pernyataan resmi tentang pencabutan PSBB," ujar Direktur HRS Center Abdul Chair Ramadhan dalam rilisnya menanggapi kebijakan itu. (26/05/2020).

Di sisi lain, Abdul Chair melihat terdapat dualisme otoritas. Jika mengacu kepada maklumat status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, maka kewenangannya berada pada Kemenkes. Namun jika mengacu status Bencana Nasional kewenangan itu ada pada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 selaku Kepala BNPB.

Seiring dengan itu, tandas Abdul Chair, pemberitaan di media menunjukan bahwa new normal akan ditandai dengan pembukaan kembali mal-mal termasuk di Jakarta dan oleh karenanya dipertanyakan. Relevansi new normal terkait dengan pembukaan mal tidak logis dan tidak realistis.

Selanjutnya : Status New Normal "Covid - 19" Posisi Dilematis Presiden

Halaman 1 dari 4

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00