Usul Komnas HAM Tidak Berdasar Bahkan Bertentangan Dengan Perannya

KBRN, Jakarta: Direktur HRS Abdul Chair Ramadhan menanggapi dengan tegas usulan Komnas HAM terkait dengan sanksi PSBB yang menurutnya keterlaluan, sungguh ironis. Usulan sanksi menyebutkan, membersikan Masjid se-Kecamatan di tempat tinggalnya, menguburkan jenazah Covid-19, denda memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan selama 40 hari.

"Tidak sepantasnya usulan tersebut datang dari lembaga perlindungan HAM, karena bertentangan dengan perannya sebagai pembela hak-hak konstitusional warga negara", ujarnya secara tertulis. (19/05/2020)

Abdul mengungkapkan dalam hal pembatasan kegiatan di luar rumah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan tidak ditemui adanya norma hukum larangan dan sanksi pidananya. Termasuk juga dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.Oleh karena itu, tegas Abdul, terhadap masyarakat yang tidak mengindahkan PSBB tidak dapat dilakukan proses hukum.Terkait dengan usulan Komnas tersebut tentu menjadi pertanyaan.

Regulasi PSBB tidak ada menyebutkan norma hukum larangan dan sanksi pidana terhadap pelanggarnya. Disebutkan juga, bahwa sanksi tersebut akan memberikan manfaat bagi masyarakat

"Dimana logika berpikir Choirul Anam, dia itu mengerti hukum apa tidak? Atas dasar apa usulan tersebut dilontarkan? Ini menambah resah dan semakin menyudutkan umat Islam. Usulan itu jelas menyakiti perasaan umat Islam, seakan-akan umat Islam yang beribadah di Masjid atau Mushala dianggap sebagai pelanggaran hukum dan karenanya harus diberikan hukuman. Jadi, usulan tersebut sesat dan menyesatkan", tandasnya.

Abdul menehaskan, perihal norma hukum larangan dan sanksi hukumnya, harus didasarkan pada ketentuan yang telah ada sebelumnya.

"Regulasi PSBB tidak ada menyebutkan norma hukum larangan dan sanksi pidana terhadap pelanggarnya. Disebutkan juga, bahwa sanksi tersebut akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Lagi-lagi ini menunjukkan sesat pikir yang nyata. Bagaimana mungkin dapat diterima akal sehat, pendekatan kemanfaatan atas sanksi yang dimaksudkan? Kemanfaatan dalam perspektif hukum harus mendasarkan pada kekuatan berlakunya suatu peraturan. Peraturan menunjuk pada asas kepastian dan keadilan hukum", paparnya.Sepanjang regulasi PSBB tidak menyebutkan norma hukum larangan, maka tidak boleh ada tindakan berupa sanksi. Sebab itu melanggar asas kepastian dan keadilan hukum."Bagaimana mungkin usulan yang datangnya dari Komisioner Hak Asasi Manusia, tapi tidak mengerti sama sekali tentang apa dan bagaimana aksiologi hukum. Semakin jelas, ini menunjukkan ketidakcerdasan dan oleh karena itu diragukan kualitas keilmuannya", tegasnya.

Sebelumnya, berdasarkan survei daring yang dilakukan Komnas HAM menyebutkan bahwa masyarakat ingin umat Islam yang masih beribadah di tempat beribadah selama Ramadhan diberi sanksi berupa kerja sosial dan denda.Dalam survei yang dilakukan pada 29 April-4 Mei 2020 serta melibatkan 669 responden yang tersebar di beberapa daerah, baik yang diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) maupun tidak itu, sebesar 70,8 persen responden menilai perlu ada sanksi berupa kerja sosial, denda maupun keduanya.Berdasar survei tersebut, hampir seluruh responden atau 99,1 persen memiliki pengetahuan dan menyadari risiko yang dihadapi ketika melaksanakan kegiatan ibadah berjamaah di tempat ibadah, yakni terpapar COVID-19. (IRV)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00