Hermawan Berusaha Gagalkan Pelantikan Menteri BKS

KBRN, Jakarta: Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Hermawan Sulistyo diduga berusaha menggagalkan pelantikan Budi Karya Sumadi (BKS) sebagai Menteri Perhubungan (Menhub) periode 2019-2024.

Hermawan menyebar petisi bersama forum Akademisi untuk Demokrasi kepada Presiden Joko Widodo. Dalam petisi itu, Hermawan menarasikan "TIDAK MENGANGKAT BUDI KARYA SUMADI PADA JABATAN TINGGI NEGARA APAPUN,  hanya karena mengandalkan perkoncoan  UGM".

Hermawan pun dinilai memfitnah Presiden Joko Widodo melakukan nepotisme dalam pemilihan Budi Karya Sumadi (BKS) sebagai Menhub dalam periode pertama kepemimpinannya. Upaya untuk menggagalkan BKS ditindaklanjuti Hermawan dengan menyebar sejumlah link berita negatif.

Untuk tujuan itu, Staf Ahli Kapolri bahkan mengawali penyebaran link-link berita itu dengan tuduhan tidak mendasar dan sesuai fakta yang ada. Ia menuliskan "Kalau Tetty Paruntu" gagal jadi calon menteri dengan alasan diperiksa KPK, BKS (Budi Karya Sumadi) seharusnya juga gagal karena terlibat korupsi di Kemenhub.

Hermawan menyertakan link kasus yang menjerat Antonius Tonny Budiono. Diketahui, Tonny merupakan Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) yang telah dinonaktifkan karena diduga menerima suap.

Link berita yang disebar ingin menunjukan kepada publik bahwa Budi Karya bungkam dalam kasus korupsi tersebut. Pada kenyataannya, BKS mampu menunjukan dirinya tidak terlibat dalam kasus tersebut dengan mendatangi KPK, untuk mendukung pengusutan secara tuntas kasus itu.

BKS memberikan sepenuhnya keterangan dan kesaksian yang dibutuhkan penegak hukum. BKS juga bersedia bersaksi di pengadilan Tipikor pada tanggal 28 Maret 2018 atas kasus tersebut.

(https://m.liputan6.com/news/read/3131344/datangi-kpk-menhub-dukung-proses-hukum-dirjen-hubla)https://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/13/menhub-budi-karya-siap-bantu-kpk.

Komitmen terhadap transparansi informasi dan kesediaan BKS memberikan keterangan di pengadilan merupakan bukti yang kuat, bahwa Budi Karya tidak terlibat dalam kasus itu.Karenanya, langkah Hermawan itu sarat dengan kepentingan pribadi. Rumor pun beredar di kalangan Kementerian Perhubungan, Hermawan sering kali berusaha menemui BKS. Namun, BKS enggan menemuinya.

Rumor itu juga mengatakan kedatangannya untuk menemui BKS terkait proyek di lingkungan Ditjen Perkeretaapian. Hal ini terungkap dalam catatan media digital

http://m.tribunsatu.com/read-4918-2018-07-26-hermawan-sulistyo--sang-profesor-makelar-proyek-%C2%A0.html#sthash.Wc5RWmeN.dpbshttps://detiknews.id/opini/hermawan-sulistyo-sang-profesor-makelar-proyek/

Dari data yang disampaikan sejumlah media tersebut, dugaan kuat penolakan untuk bertemu, menjadi awal bagi Hermawan Sulistyo melakukan fitnah kepada BKS dengan membuat petisi dan penyebaran link berita. Tentunya fitnah dan tudingan yang dilakukan Hermawan Sulistyo menjadi preseden buruk bagi perjalanan demokrasi di Indonesia.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00