Pembebasan Lahan Alun-Alun Kota Depok Rugikan Negara Puluhan Miliar

KBRN, Depok: Pengadaan TA 2017 untuk pembebasan lahan Alun-alun di Komplek Perumahan TNI AL mendapat perhatian dari pemerhati korupsi Sekjen LSM JAMAK Ivan Manurung. Lantaran pembebasan lahan untuk ikon kota Depok itu diduga sarat dengan korupsi.

Seperti diketahui tanah seluas 3.7 ha belakang komplek perumahan Grand Depok City (GDC) itu, sebelum dibebaskan terdaftar sebagai kavling perumahan AL yang terdiri atas 8 bidang sertifikat dimana sesuai Perda Kota Depok tentang perumahan 40% luas keseluruhan kavling tersebut merupakan fasus/fasom.

"40% luas lahan alun-alun itu sebenarnya tidak perlu dibeli oleh Pemkot Depok, karena itu adalah fasus/fasom yang bakal jadi milik Pemkot Depok," ujar Ivan kepada RRI dikantornya, dibilangan Pondok Ngopi Jalan Raya Margonda, Depok, Jumat (26/04/2019).

Hal tersebut, dibenarkan oleh, Security Komplek AL berinisial KL bahwa didalam Komplek GDC itu lahan yang telah dibangun Pemkot untuk alun-alun Kota Depok itu adalah tanah kavling perumahan milik AL.

"Iya bener, lahan itu tadinya milik AL sebelum dibeli oleh Pemkot Depok, sama seperti perumahan yang saya jaga saat ini," ujar KL.

Lebih lanjut, Ivan mengatakan diduga ada kong kalikong antara pemilik tanah Cakra Marsono, Pemkot Depok melalui Kabag Pemerintahan tahun 2016 berinisial SS dan BPN Depok.

Persekongkolan ini, sambung Ivan untuk menghapus SK Kavling TNI AL di BPN Depok agar dapat dilakukan penyatuan bidang atas 8 SHM yang ada di kavling seluas 37.000 meter persegi itu atas nama perorangan Cakra Marsono.

SHM yang ada didalam Kavling AL itu antara lain: SHM No 07928, 07483 (Kel. Kalibaru) dan SHM No 02135, 02138, 02139, 02140, 02141, 02142 (Kel. Jatimulya).

Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana mungkin tanah Kavling milik TNI AL berubah status jadi milik perorangan atas nama Cakra Marsono?

Ivan menjelaskan, jika dana APBD 2017 Rp104 miliar dipakai untuk membebaskan lahan alun-alun seluas 37.000 m2. Maka dapat dihasilkan harga tanah yang dibeli oleh Pemkot Depok dari Cakra Marsono sebesar Rp2.8 juta per meter persegi.

Dimana letak permainannya?

Persekongkolan antara Pemkot Depok dengan Cakra Marsono diduga ada pada luas lahan 40% bakal fasus/fasom itu. Artinya Pemkot Depok membayar utuh luas lahan itu kepada perorangan (Cakra Marsono) namun sebelumnya sudah ada deal dengan syarat dana pembebasan 40% yang tadinya luas lahan bakal aset Pemkot Depok itu sebagai jatah Pemkot.

"Jadi 14800 m2 atau 40% dari total 37000 m2 luas lahan kavling TNI AL jadi jatah terselubung Pemkot Depok dalam deal dealan ini. Sehingga keluar angka, harga tanah per m2 Rp2.8 juta x 14800 m2 didapat nilai sebesar Rp41.4 miliar. Ini yang diduga dimaling Pemkot Depok melalui SS," jelas Ivan.

Berdasarkan olahan data dan informasi diatas pembebasan lahan alun-alun yang sebenarnya hanya Rp62.4 miliar. Tapi pada kenyataannya APBD Depok dari total Rp156 miliar yang dianggarkan pada tahun 2016 terserap hingga Rp104 miliar di tahun 2017.

"Harusnya pajak rakyat cuman butuh Rp62.4 miliar untuk membebaskan lahan alun-alun. Dan sisanya harusnya dikembalikan (Silpa), tetapi pada faktanya Pemkot Depok meraup untung sebesar Rp41.4 miliar dari total Rp104 miliar dana  APBD 2017 yang digunakan untuk membeli lahan yang cekung itu," paparnya.

"Selain dugaan korupsi pembebasan lahan, Pemkot Depok juga melakukan kesalahan atas pemilihan lokasi lahan alun-alun itu karena lokasinya cendrung dipaksakan dan hamparan bidang tanah juga cekung, sangat tidak mendukung untuk dijadikan sebagai ikon Kota religius itu. Kemudian akses jalan juga tidak memadai," pungkasnya.

Informasi yang berhasil di himpun RRI, untuk mengatasi masalah akses jalan masuk tersebut. Dari sumber yang dapat dipercaya mengatakan Wali Kota Depok Muhammad Idris meminta lahan kavling GDC yang berada disamping Markas Subdenpom (PM) seluas 3.301 m2 untuk jalan masuk utama menuju alun-alun. 

"Sekaligus dengan penambahan lahan seluas 3.301 m2 itu didepan lahan alun-alun untuk membuat hasil belanja lahan alun-alun jadi terlihat wajar. Karena muka tanah alun-alun hasil belanja sebenarnya bentuknya ngantong dan tidak ideal," jelasnya.

Salah satu ASN Pemkot Depok berinisial HJ membenarka hal itu. GDC bersedia memberikan lahan kavling seluas 3.301 m2 ke Pemkot Depok dengan syarat yaitu Pemkot Depok bersedia membantu melakukan pemeliharaan Jalan GDC dari turunan Jalan Raya Citayam hingga perempatan Kantor Cabang PLN.

Dan Pemkot Depok, memberikan perpanjangan waktu kepada GDC untuk menyerahkan fasus/fasom Kavling GDC yang berada disepanjang jalan itu, termasuk jalan itu sendiri.

"Ini deal nya waktu GDC menyerahkan lahan itu kepada Pemkot. Diluar itu saya ngga tau apakah ada deal lainnya untuk lahan itu," katanya.

Sebelumnya Plt Kadis PUPR Depok Sopian Suri juga mengakui, jika fasus/fasom perumahan Grand Depok City (GDC) belum seluruhnya di serahkan ke Pemkot Depok.

"Jalan GDC yang udah diserahkan fasus/fasom nya ke Pemkot Depok baru yang dari perempatan kantor cabang PLN hingga Pasar Pucung Kalimulya. Sedangkan fasus/fasom Jalan GDC yang dari pertigaan Jalam Citayam hingga perempatan kantor cabang PLN belum diserahkan," kata Sopian Suri kepada wartawan di acara Forum Renja PD Dinas PUPR Depok, pada Rabu (20/02/2019) lalu.

Spekulasi yang beredar dilapangan dana ini adalah persiapan pencalonan kembali Wali Kota Depok Muhammad Idris untuk periode kedua yang bakal digelar pada tahun 2020. Kemungkinan pada pemilu tahun 2019 dan 2020 dana ini akan turun sebagain untuk kepentingan kampanye Walikota Depok tahun 2020.

OPD Teknis Tidak Dilibatkan

Kejanggalan lainnya bahwa tidak ada OPD Teknis (Dinas Kebersihan dan Pertamanan-DKP), yang mengusulkan belanja tanah di lokasi tersebut. Bahkan DN, Kabid yang membidangi urusan pertamanan DKP pada waktu itu, menyatakan tidak tahu sama sekali terkait rencana pengadaan tanah untuk alun-alun di lokasi Kecamatan Cilodong.

"Dalam rapat pembahasan pembebasan tanah pada bulan Maret 2017 lalu, kami ngga tau apa-apa," tutur DN kepada RRI.

Ivan mengaku mendapat informasi, di tahun 2016, pemilik tanah Cakra Marsono sudah sering ke ruangan SS sewaktu menjabat Kabag Pemerintahan di tahun 2016 untuk membahas pengadaan tanah alun-alun di atas tanah yang bersangkutan.

"Jadi dari awal udah disetting lokasinya di tanah yang bersangkutan, tinggal diuji aja kapan tanggal penyatuan sertifikat milik yang bersangkutan dan tanggal diterbitkan SKPL," ujar Ivan.

"Jika waktunya berdekatan maka dugaan unsur kongkali kong atas pembelian tanah ini dapat dipastikan. Penyidik tanya aja apa dasar belanja tanah di lokasi tersebut?," tambahnya.

Sebab Jalan akses masuk ke lahan alun-alun tersebut sangat kecil. Dan Pemkot Depok tidak memiliki lahan alternatif, selain lahan Kavling TNI AL.

"Mestinya di setiap pengadaan lahan harus dicari 3 titik lokasi berbeda sebagai pembanding," pungkasnya.

Tim Appraisal Diragukan Tugasnya

Kemudian, hasil taksir Tim Appraisal tanah juga dipertanyakan kinerjanya?, hingga berita ini diturunkan, baik Kabid Pertanahan Usep dan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Dinas Rumkim) Kota Depok Dudi Miraz tidak bersedia memberikan informasi ketika ditanya apa nama perusahaan tim appraisal untuk pembebasan lahan alun-alun itu.

Yang diketahui hanya harga NJOP dilokasi itu yakni Rp1.5 juta per meter persegi.

Dari lokasi terpisah, salah satu anggota DPRD yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan, mestinya Pemkot Depok tidak perlu belanja tanah dilokasi itu. Karena sejatinya tanah itu adalah kavling AL yang notabene ada 40% peruntukkannya sebagai fasos/fasum yang wajib diserahkan ke Pemkot Depok.

Kejanggalan utama adalah membeli tanah sebanyak 10 bidang kepada 1 orang penjual atas nama Cakra Marsono? Apa boleh 1 orang menguasai satu hamparan tanah lebih dari 2 Ha? Apalagi 3.7 ha.

Ivan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun memeriksa kasus ini. Dia tidak menampik kasus pembebasan lahan alun-alun Kota Depok sarat dengan dugaan marakup dan korupsi.

Disaat yang sama dirinya mengaku juga sudah menyurati Badan Pertanahan Nasional (BPN) Depok untuk meminta kejelasan data status tanah alun-alun tersebut sebelum dibebaskan oleh Pemkot Depok.

"Ya, udah saya kirim suratnya ke BPN tiga hari yang lalu. Kita tunggu jawabannya sampai 7 hari kerja," tutupnya. (RL)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00