Pentingnya Transformasi Besar G20

KBRN, Jakarta : Selain naik peringkat menjadi ‘negara maju’, sekaligus sebagai tuan rumah, Indonesia juga sedang menyiapkan gagasan besar untuk sidang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali tahun 2022 nanti.

Presiden Jokowi Sebut Perlunya Transformasi Besar Pascapandemi di Forum KTT ini. Menurut Presiden, hal tersebut harus dilakukan negara G20 untuk membangun ekonomi dunia yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan tangguh.

Pandemi Covid-19 telah memberikan pelajaran berharga bagi seluruh negara di dunia. Untuk melakukan introspeksi, bukan hanya agar pulih dari krisis kesehatan dan ekonomi, namun bangkit dan tumbuh lebih kokoh. Dan ini hanya bisa diwujudkan jika terdapat visi, aksi, dan perubahan besar. Big vision, big action, and big transformation.

Indonesia juga ingin melakukan transformasi besar, berkomitmen menuju ekonomi lebih hijau dan berkelanjutan. Pemulihan ekonomi tidak boleh lagi mengabaikan perlindungan terhadap lingkungan, kata Presiden.

World Economic Forum menyebut potensi ekonomi hijau sangat besar. Peluang bisnisnya sebesar US$10,1 triliun dan 395 juta lapangan pekerjaan baru hingga tahun 2030. Indonesia sendiri melakukan berbagai terobosan, antara lain memanfaatkan biodiesel B-30, menguji coba green diesel D100 dari bahan kelapa sawit dan menyerap lebih dari 1 juta ton sawit produksi petani. 

Dibangun ratusan ribu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di sektor rumah tangga. Proyek ini akan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru sekaligus berkontribusi pada pengembangan energi masa depan. 

Pada rangkaian KTT di Bali tersebut akan dilaksanakan G20 Empower yang bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan mendukung kemajuan kepemimpinan perempuan di sektor swasta. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga menyatakan, siap terlibat aktif dalam pelaksanaan G20 Empower. Komitmen pemerintah membangun dunia yang inklusif dan setara, termasuk dalam pemberdayaan perempuan.

Keanggotan G20 Empower yang diluncurkan tahun lalu di KTT Tokyo, diwakili oleh focal point terdiri dari perwakilan Pemerintah, organisasi bisnis dan dunia usaha. Untuk Indonesia terdiri dari perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), perwakilan Kadin dan Iwapi, dan Perwakilan PT XL Axiata.  

Belum Ada Terobosan

Selain dicapai terobosan bidang fiskal dan keuangan, KTT masih akan meneruskan pembahasan tentang perubahan iklim yang belum signifikan menemukan solusinya. Menurut CNN Indonesia, Jepang berjuang untuk bisa membantu Uni Eropa dan Amerika Serikat mencapai kesepahaman terkait kebijakan perubahan ikllim. Eropa sendiri memang menginginkan aksi lebih kuat, sebaliknya AS tetap ingin keluar dari kesepakatan Paris (Paris Agreement).

Paris Agreement merupakan kerangka kebijakan jangka panjang bagi negara-negara untuk mengurangi emisi karbon, menjaga kenaikan suhu dunia bisa di bawah 2 derajat per tahun. Hanya saja, AS menyatakan ingin keluar dari kesepakatan ini mulai 2020. Dikutip dari AFP, belum ada kesepakatan terbaru mengenai perubahan iklim. Negosiator AS bergeming dengan upaya Perancis dan negara lain yang mencoba melemahkan posisi AS di dalam negosiasi.

Akibatnya perubahan iklim menjadi salah satu isu yang sulit diurai selain persoalan perang dagang. Beberapa ahli mengatakan fokus pembicaraan perang dagang antara AS dan China juga terbentur dengan format pembicaraan ekonomi G20, yang menitikberatkan pada respons global setelah krisis yang terjadi pada 2008 lalu.

G20 juga dinilai gagal mengambil tindakan yang jelas mengenai krisis utang yang membayangi dunia. Perpanjangan program Debt Service Suspension Initiative (DSSI) dianggap telah kehilangan urgensinya. Penangguhan yang awalnya ditetapkan hingga Oktober 2020 telah diperpanjang hingga 30 Juni 2021. Sebanyak 46 dari 73 negara yang memenuhi syarat telah mendapatkan keuntungan dari penangguhan pembayaran bunga sebesar US$ 5,7 miliar.

Menurut Bisnis.com ke-46 negara itu memiliki total utang gabungan sebesar US$71,5 miliar pada akhir 2018. Meskipun Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammed al-Jadaan menyebut langkah ini sebagai terobosan besar, nilai penangguhan itu sangat kecil jika dibandingkan dengan total US$11 triliun yang dihabiskan G20 untuk memerangi efek ekonomi dari pandemi.

PBB semula mengusulkan perpanjangan itu akan berjalan hingga akhir 2021, tetapi G20 memutuskan akan mengevaluasi kebijakannya pada paruh pertama 2021. Menyadari bahwa DSSI saja tidak akan cukup untuk beberapa negara, G20 telah menyetujui kerangka kerja bersama untuk merestrukturisasi utang negara-negara tertentu.

Soal pembiayaan perdagangan negara berkembang, dinilai bersejarah karena untuk pertama kalinya menyertakan kreditur swasta dan Cina, yang menyumbang 63 % dari semua pinjaman yang diberikan oleh negara-negara G20 pada akhir 2019.Didorong partisipasi kreditur swasta yang sejauh ini masih kurang keikutsertaannya. Zambia, menghadapi penolakan dari pemberi pinjaman swasta untuk memperpanjang pembekuan pembayaran utang.

Ditakutkan krisis utang di negara berkembang dapat melumpuhkan kemampuan mereka untuk memvaksinasi rakyatnya. Pada Maret lalu, investor yang panik menarik modal US$82 miliar dari negara berkembang dalam hitungan hari. Sejak itu negara-negara ini terjebak lingkaran setan yang meningkatkan biaya untuk memerangi pandemic, ditambah dengan pendapatan yang berkurang. Pengiriman uang oleh pekerja migran juga sangat terpukul.

Forum Antaragama G20 

Aspek lain yang juga dibahas G20 adalah forum moderasi beragama. Untuk itu sekitar 500 pemimpin dunia dan perwakilan dari berbagai agama ambil bagian dalam Forum Antaragama G20 yang disiarkan virtual dari Riyadh, Arab Saudi. Forum ini membahas isyu terhangat saat ini, perubahan iklim, pengurangan risiko bencana, ujaran kebencian, dan rasisme. 

Dikutip dari Arab News, perwakilan dari PBB, Pusat Dialog Internasional (KAICIID), Organisasi Kerja Sama Islam, Liga Muslim Dunia dan Komisi Eropa juga terlibat di sini.

Forum Antaragama G20 mencari solusi global dengan berkolaborasi dengan para pemikir agama dan perwakilan politik, serta menyerukan kepada para pemimpin politik dunia untuk memasukkan tokoh-tokoh agama dalam proses pembuatan kebijakan menjelang KTT G20 November 2020 di Riyadh, serta untuk membangun kebijakan berdasarkan pada nilai-nilai bersama tentang solidaritas, koeksistensi dan saling menghargai. 

Forum Antaragama G20 tahunan yang ketujuh merupakan puncak dari proses konsultasi selama setahun yang telah mempertemukan ratusan perwakilan dari organisasi agama, pembuat kebijakan internasional dan nasional, serta pakar agama dalam enam pertemuan regional. Profesor Cole Durham, adalah Presiden Asosiasi Forum Antaragama G20 dan Direktur Pendiri Pusat Internasional untuk Studi Hukum dan Agama.

Pada setiap pertemuan, para peserta berfokus pada kebijakan global dan menyoroti tindakan relevan yang harus dipertimbangkan oleh para pemimpin G20 dan komunitas agama. Forum ini mempertemukan komunitas agama global, karena dunia menghadapi kombinasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, tantangan yang saling terkait.

Rekomendasi dari pertemuan-pertemuan ini dan kelanjutan gugus tugas pada topik-topik prioritas akan disampaikan kepada G20. Serangkaian diskusi dalam forum tahun ini juga akan berfokus pada bagaimana para pemimpin agama dapat bekerja dengan pemerintah untuk memerangi rasisme dan ujaran kebencian; berkontribusi pada kemajuan migran, pengungsi, perempuan dan pemuda; mengatasi masalah perbudakan modern dan perdagangan manusia; perlindungan warisan agama dan budaya bersama; dan mengurangi konsekuensi degradasi lingkungan dan perubahan iklim.  

Konferensi G20 antaragama sebelumnya telah berlangsung di Jerman, Argentina, dan yang terbaru di Jepang. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00