Mengikis Stigma Negeri Agraris

KBRN, Jakarta : Diskursus nasional tentang ‘’ironi dan stigma negeri agraris’’ bisa jadi masih akan panjang, bila pemerintah tak segera menjawabnya dengan strategi ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan. Tahun 2021 ini, di tengah badai pandemi Covid-19, Indonesia mampu bertahan dengan tidak mengimpor beras. Heboh impor satu juta ton beras dari Thailand berhasil digagalkan oleh produksi beras kita yang melebihi kebutuhan. Namun untuk kedelai dan bawang putih, masih perlu waktu menghentikannya.

Setidaknya dua tahun belakangan, banjir impor pangan sempat tertahan. Kita punya pengalaman banjir impor sepanjang  tahun 2013, di saat 29 komoditas pangan terpaksa didatangkan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat selama Januari  hingga November 2013, terjadi impor lebih dari 17 miliar kilogram bahan pokok senilai US$ 8,6 miliar atau setara Rp 104,9 triliun.

Ironisnya, sebagian bahan pangan yang diimpor itu bisa dihasilkan di negeri sendiri seperti kentang, teh, cengkeh, jagung hingga beras. Di antara 29 komoditas yang diimpor itu sepuluh terbesar adalah:beras dengan volume  432,8 juta kilogram, jagung sebanyak 2,8 miliar kg, kedelai sebanyak 1,62 miliar kg dari Amerika Serikat, Argentina, Malaysia, Paraguay, Uruguay.

Berikutnya biji gandum sebanyak 6,21 miliar kg, tepung terigu 185,8 juta kg, gula pasir 75,8 juta kg, gula tebu volume impor: 3,01 miliar kg; daging sejenis lembu volume 41,5 juta kg; sejenis lembu 104,4 juta kg dari Australia saja; daging ayam sebanyak 10.825 kg dari Malaysia.  

Komoditas lainnya yang juga diimpor sebenarnya tersedia banyak di sini yaitu garam, mentega, minyak goreng, susu, bawang merah, bawang putih, kelapa, kelapa sawit, lada, teh, kopi, cengkeh, kakao, cabai segar, cabai kering, cabe awetan, tembakau, ubi kayu, kentang. Impor ini belum termasuk hasil holtikultura dan buah-buahan segar seperti apel, klengkeng, durian, jeruk, maupun hasil olahan hasil laut. 

Banjir impor pangan inilah yang hendak ditangkal dengan pembangunan food estate (kawasan pertanian modern) besar-besaran. Sekarang yang sudahberjalan di dua lokasi, pertama di Ria-ria, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara. Proyek ini dipimpin Menko Kelautan Binsar Luhut Panjaitan.

Proyek kedua seluas 148.000 hektare, di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Hal serupa akan terus dikembangkan di kawasan baru yang masih belum terolah, di Maluku dan Papua.  Kementerian Pertanian memastikan program food estate ini akan tetap dijalankan di tahun mendatang. Setiap provinsi diminta siapkan lokasi food estate untuk dikembangkan.

Tak Mudah Diwujudkan

Pengembangan food estate diharapkan sebagai salah satu upaya mewujudkan ketahanan pangan Indonesia. Pengamat pertanian berharap pemerintah memperjelas rencana ini.Food estate merupakan kegiatan pertanian skala luas, modern dengan konsep pertanian industrial berbasis iptek, modal, organisasi dan manajemen modern serta mengedepankan kearifan lokal di bidang pengelolaan lingkungan dan teknik budidaya pertanian. Untuk mewujudkannya tidaklah mudah, karena sejak tahun 1970 belum satu pun program sejenis ini yang berhasil.

Berbagai kritik juga dikemukakan pemerhati lingkungan, bahwa bukaan lahan besar-besaran bisa mengancam pelestarian hutan dan ekosistem alam setempat. Aktivis dan kelompok petani menilai proyek ini akan mengesampingkan eksistensi petani tradisional, karena hanya sesuai untuk pelaku usaha bermodal besar. Bagaimana pula hal ini diterapkan di provinsi yang sulit memperluas lahan bukaan baru, seperti di Pulau Jawa. Bukankah lebih efisien mengoptimalkan lahan pertanian yang ada dengan meningkatkan produksinya. Perbaikan sistem budidaya bisa menaikkan hasil 20%-25%. Ini besar sekali. Dan pasti dari sisi teknologi, SDM lebih mudah. Anggarannya pun tidak sebesar jika membuka lahan baru.

Agaknya kawasan pertanian modern ini harus berlomba waktu. Semakin lama hasilnya tertunda, impor pangan masih akan terjadi. Tahun 2021 ini saja diperkirakan impor kedelai masih berada di 2,6 juta ton, untuk memenuhi konsumsi tahu dan tempe saja. Cadangan kedelai Indonesia pada Desember 2021 mencapai 411.975 ton.Dengan impor hingga Maret 2021 yang mencapai 650.000 ton dan perkiraan produksi kedelai dalam negeri mencapai 28.754 ton, maka total kedelai yang tersedia pada Januari hingga Maret 2021 sekitar 1,09 juta ton.

Persoalan lain,  harga kedelai merangkak naik. Di tingkat distributor November tahun lalu mencapai Rp 7.500 hingga Rp 8.000 per kg, naik menjadi Rp 8.500 per kg di Desember 2020 dan awal Januari 2021 mencapai Rp 9.200 per kg. Kementan dan berbagai pemangku kepentingan lain bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan berusaha menurunkan harga distributor Rp 8.500,-

Data Badan Pusat Statistik pada 2019 total impor kedelai mencapai 7,1 juta ton untuk kebutuhan konsumsi dan industri.Bila dirinci, impor kedelai segar untuk tahu dan tempe sekitar 2,67 juta ton, untuk bungkil residu  4,3 juta ton, sisa impor kedelai untuk produk lainnya seperti untuk kecap 19.000 ton, susu kedelai 23.000 ton, tepung kedelai 6.000 ton, fraksi minyak 28,000 ton, fraksi minyak kacang kedelai yang tidak dimodifikasi 6.000 ton.

Tahun 2021 ini pula kebutuhan bawang putih mencapai 532 ribu ton. Stok di Badan Ketahanan pangan masih 134 ribu ton per Desember 2020. Di Januari tersedia 85 ribu ton, Februari 42 ribu ton namun Maret, April sudah berkurang dan sangat minim yakni 4.788 ton. Bawang putih banyak didatangkan dari Cina dan Vietnam. Selain bentuknya lebih besar dan menarik dibandingkan bawang lokal, harganya pun lebih murah. Impor bawang merah pernah sangat memukul sentra penghasil di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Petani memrotesnya dengan membuang begitu saja bawang merah produksinya ke jalanan pantura.

Soal padi Kementan menargetkan produksi padi tahun 2021 mencapai 63,50 juta ton. Jumlah itu lebih tinggi dari target produksi 2020 yang mencapai 59,15 juta ton. Pada musim tanam pertama Oktober-Maret 2020-2021 luas tanam bisa mencapai 8.206.131 hektare, dan akan dihasilkan 17-20 juta ton beras periode Januari-Juni 2021.Kementan juga terus menggenjot produksi kentang sebagai salah satu alternatif subtitusi beras. Konsumsi kentang hanya 2,3 kg/kapita yang apabila ditingkatkan menjadi 10 kg untuk mensubtitusi kebutuhan beras, dibutuhkan 2,4 juta ton kentang tahun.

Produksi kentang nasional baru mencapai  1,1 juta ton per tahunnya. Impor kentang industri tahun 2017 sebesar 51.849 ton dengan nilai Rp 275 miliar dan pada Januari-September 2018 sebesar 19.649 ton dengan nilai Rp 117 miliar. Tahun 2019 impor kentang industri  terus turun.Presiden menginstruksikan Menteri Pertanian untuk mengembangkan konsep pertanian dari hulu ke hilir, berbasis korporasi petani pada program lumbung pangan (food estate) di Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuannya, mendorong petani berdaulat mengelola seluruh rantai produksi usaha tani, mulai pengolahan dan pemasaran.

Melemahkan Peran Wanita

Kehadiran pertanian modern berskala besar dikhawatirkan menggusur peran petani tradisional dan peran wanita yang secara tradisi memiliki jasa besar terkait pangan. Wanita banyak menemukan metode bercocok tanam. BPS mencatat perempuan petani di Indonesia pada 2018 ada 8.051.328 jiwa. Terbanyak di Jawa Timur yaitu 1.559.572 jiwa.

Perempuan banyak terlibat memilih benih dengan cermat agar panen berhasil baik dan cukup memberi makan keluarga. Perempuan juga berperan dalam penyimpanan bahan pangan keluarga. Mereka mengatur hasil panen untuk konsumsi keluarga sendiri, atau berbagi dengan tetangga yang memerlukan. Peran perempuan seperti ini menjadi hilang.

Kebijakan yang menghilangkan peran penting perempuan seperti revolusi hijau dan intervensi WTO, sangatlah kapitalistik dan patriarki. WTO mendesak semua anggotanya untuk menghilangkan hambatan-hambatan terhadap masuknya bahan pangan antarnegara. Artinya impor-ekspor pangan dilonggarkan.

Berbagai perubahan kebijakan global dan nasional ini mengubah posisi pangan sekadar komoditas dagang. Persoalan impor sejak rezim Soeharto melemahkan dan bahkan menghilangkan keragaman hayati dan budi daya tani kita. Dengan monokultur,banyak kearifan lokal terhadap padi dan bahan pangan lokal lain di komunitas, semakin hilang. Industrialisasi dan privatisasi benih juga berpotensi menggusur pengetahuan dan pengalaman tentang pengelolaan pangan, terutama oleh petani perempuan. Pengetahuan pangan dikuasai korporasi.

UU Cipta Kerja bisa berdampak terhadap perempuan petani di pedesaan. Perempuan akan mengalami beban berlapis.  Alih fungsi lahan misalnya akan menjauhkan perempuan dari akses pangan di daerahnya. Mereka terpaksa harus keluar dari desa, menjadi tenaga kerja murah seperti asisten rumah tangga atau buruh migran. Contoh di Kabupaten Takalar, banyak sawah produktif beralih fungsi jadi tambang pasir, membuat petani perempuan kehilangan mata pencaharian.

Berbagai upaya keluar dari stigma negeri agraris yang masih banyak impor pangan, merupakan kerja besar.  Sebuah langkah kecil sudah diayunkan, tapi tujuan masih jauh. Tugas kita semua menyiapkan langkah-langkah berikutnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00