Modal Pertahanan Itu Pangan

KBRN, Jakarta : Dari mana sebenarnya ide tentang food estate itu? Banyak orang mengira ide berasal dari kalangan teknokrat industri pertanian-perkebunan,  pengusaha swasta atau korporasi. Adabeberapa penafsiran mengemuka, antara lain bagaimana kita memindahkan dan membuka lahan pertanian baru di luar Pulau Jawa yang kian terbatas lahannya.  

Memindahkan kultur bertani ke luar Pulau Jawa ‘’tidak mungkin lagi’’ melalui program transmigrasi, memindahkan penduduk besar-besaran seperti pada era Soeharto.  Perpindahan penduduk ke pulau lain selain Jawa toh sudah terjadi secara alamiah. Lapangan kerja dan potensi ekonomi justru banyak tersedia di luar Jawa, karena daerah-daerah sangat membutuhkan banyak tenaga unggul.

Dalam banyak hal, mobilitas  dan migrasi warga sudah makin luas dan tersebar hingga ke pelosok terpencil dan terjauh. Hampir tidak ada lagi sekat-sekat geografis dan demografis. Berbagai warga dari suku apapun membaur dengan mudah. Di bidang pertanian pun migrasi juga terjadi. Food estate ditujukan memanfaatkan lahan yang masih terbuka dan berlebih di luar Pulau Jawa. 

Sekaligus menciptakan sentra-sentra baru produksi pangan yang bisa mengurangi hambatan logistik dan distribusi hasil pertanian kepada konsumennya. Tak bisa dibantah, masih banyak kawasan yang sangat berkembang  di luar Jawa, masih menggantungkan dirinya pada produksi pertanian Jawa. Sekadar contoh Banjarmasin, Makassar, Balikpapan, terkadang masih harus mendatangkan sayur- mayur, ternak, dan komoditas lain dari Jawa.

Gagasan Kemenham

Namun gagasan food estate sesungguhnya banyak bersumber dari Kementerian Pertahanan. Apa relevansi antara pertahanan negara dengan hasil pertanian. Bukankah kementerian ini lebih fokus pada keamanan negara dari setiap ancaman, gangguan atau perang.

Awal bulan Juli 2021 lalu Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Pulang Pisau di Kalimantan Tengah. Kepala negara ditemani menteri Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.Tiba-tiba saja Jokowi menjelaskan bahwa kunjungannya ingin mengecek pengembangan food estate yang sudah mulai dikerjakan dalam dua pekan ini, terutama untuk sistem irigasinya.

Tahun 2021 ini  akan diselesaikan sekitar 30.000 hektare terlebih dahulu. Berikutnya dalam dua tahun akan ditambah lagi 148.000 hektare, di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas.

Mengapa harus ada food estate?

Organisasi Pangan Dunia (FAO) memperingatkan krisis pangan akan melanda dunia sebagai akibat pandemi Covid-19 di mana negara-negara penghasil bahan makanan cenderung mengamankan kebutuhan dalam negerinya. Thailand dan Vietnam misalnya sudah menghentikan ekspor berasnya. Australia dan Amerika mengurangi ekspor gandum, kedelai, dan ternak sapinya.

Penyebab lainnya adalah anomali iklim akibat perubahan cuaca global. Banyak hal tentang siklus pertanian yang bergantung siklus alam, akan mudah terganggu dan mengalami gagal panen. Jika terjadi negara pengekspor mengunci dirinya, dan iklim tidak bersahabat dalam waktu lama, bukan tak mungkin terjadi krisis pangan serius. Dan ini berarti ‘perang’ modern. Bukan melawan musuh bersenjata, namun menghadapi paceklik pangan dan virus.

Pandemi covid19 terbukti sudah merata menyapu dunia dengan akibat yang tak pernah terbayangkan. Dunia tiba-tiba dihadapkan pada musuh universal. Negara maju justru jadi santapan empuk virus, dengan jumlah korban manusia terbanyak dan kerugian finansial  terbesar. Negeri pulau kecil dan terpencil di tengah samudra malah selamat.

Kepada CNBC Indonesia,  Wakil Menteri Pertahanan RI Sakti Wahyu Trenggono mengatakan negara atau tentara itu memiliki tiga senjata. Pertama adalah senjata itu sendiri; kedua pangan; ketiga obat-obatan.  Selama ini Kemenhan fokus memikirkan senjata, sedangkan dua 'senjata' lain, yaitu pangan dan obat-obatan belum terlalu tersentuh. Ia pernah menyampaikan perang masa depan terkait biologi dan virus. Ternyata terjadi pandemi Covid-19  dan tidak ada negara yang tidak terkena.

Tentang data ketahanan pangan Indonesia, menurut Kementerian Pertanian adalah 69 hari. Nah pertanyaannya, dalam situasi genting apakah negara-negara lain itu mau mengekspor komoditasnya? Mereka pasti akan mengutamakan kepentingan dalam negerinya terlebih dahulu. Kalau itu terjadi, apakah kita mampu bertahan?

Gambaran kegentingan pangan ini disampaikan kepada Presiden, sehingga Kemenhan lah yang ditunjuk bukan cuma mengembangkan food estate atau lumbung pangan, tetapi mengubah program Universitas Pertahanan yang semula hanya ada pendidikan S2 dan S3, sekarang ada S1 dengan jurusan antara lain kedokteran, farmasi, dan matematika dan ilmu pengetahuan alam (MIPA). Kembangkan Singkong

Negara menyiapkan lahan dalam skala yang memadai lalu dipilih tanaman berkandungan karbohidrat, tidak melulu beras. Singkong misalnya, bisa diolah menjadi mocaf sejenis terigu. Apabila mocaf bisa diproduksi di dalam negeri, kebergantungan pada impor gandum akan berkurang. Jepang sudah menggantikan tepung terigu dari gandum menjadi dari mocaf.

Kadar gluten mocaf rendah dibandingkan terigu yang bisa memicu kolesterol. Masalahnya singkong masih terbatas tanaman masyarakat, belum tanaman industri. Sekarang tahapnya pembukaan lahan. Tahun depan sudah bisa mulai tanam, maka tahun 2022  sudah mulai panen diikuti kesiapan industri hilirnya.

Diharapkan setiap satu hektare bisa dihasilkan 25 ton atau bahkan lebih. Jenis singkongnya macam-macam dan aplikasinya melibatkan profesor yang memahami singkong. Swasta yang mau terlibat pun dipersilakan, investasi untuk semua food estate sekitar Rp 68 triliun dari hulu ke hilir. Anggaran yang dipakai bukan dari Kemenhan tetapi  kredit ke Bank Indonesia dalam bentuk penerbitan obligasi. Untuk bank tunggal jumlah investasi ini sangatlah besar.

Kemenham ditunjuk melaksanakan proyek nasional ini. Tentara akan dilibatkan untuk bekerja dan menjaga, karena ini merupakan bagian dari pertahanan. Akan ada lembaga ‘’Badan Cadangan Logistik Strategis’’ bagian dari Kemenhan. Badan inilah yang mengawasi dan mengelola. Setiap tahun food estate harus terus berproduksi.Kalau negara dalam keadaan darurat, hasilnya tidak dijual, melainkan disimpan. Tapi kalau stok pangan aman, hasilnya bisa diekspor .

Kementerian PUPR yang membangun infrastruktur penunjang  terutama jaringan irigasi dan jalur logistik. Kementerian Pertanian fokus pada riset bibit, teknik budi daya, pengolahan tanah, pemupukan, alat produksi, dan lain sebagainya. Bukan Kementerian Pertahanan mengambil alih kewenangan Kementerian Pertanian, karena Kemenhan menyiapkan lahan dalam jumlah tertentu.

Di lahan gambut Kalimantan Tengah  ini total disiapkan 800 ribu hektar, meliputi tiga blok wilayah  kabupaten masing-masing 160 ribu ha,  200 ribu ha, dan 140 ribu ha. Semua lahan dimiliki negara di sinilah peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pekerjanya sebagian ada tentara , dan komponen cadangan. Sistemnya ditunjang peralatan semi modern, bukan semata-mata padat karya.

Sedang digagas pula apakah peternakan sapi dikembangkan untuk memanfaatkan sediaan pakan yang melimpah dari daun singkong. Tentu juga harus ditunjang pakan lain atau ditambah konsentrat. Harapan optimistiknya, jika setiap hektar bisa dikembangkan 10 ekor sapi, maka jumlah sapinya akan luar biasa di lahan 800 ribu ha itu. Indonesia sudah tidak perlu lagi impor sapi.

Banyak Makan Nasi

Mengapa Indonesia penting menjadi negara food estate? Selain negara kepulauan, Indonesia pun sebagian besar menjadi negara yang berbasis pertanian. Lagi pula, bangsa kita lazimnya tak mengkonsumsi roti, daging atau susu seperti orang-orang Eropa, melainkan makan beras, singkong, jagung.

Dalam kasus beras seringkali dilakukan impor. Jika sampai terjadi kelangkaan beras,  harganya secara otomatis melonjak. Bank Dunia merilis kenaikan harga beras di negara dunia ketiga yang bisa menjadi pemicu bertambahnya kemiskinan. Peringatan Bank Dunia ini direspon pemerintah utuk memperkuat produksi pangan nasional terutama beras dan komoditas pangan potensial pengganti beras seperti singkong.

Selain beras dan singkong, masyarakat di berbagai wilayah memiliki budaya pakan yang beragam. Untuk Maluku dan Papua misalnya lebih akrab dengan sagu. Warga di pegunungan sekitar Dieng dan Bromo semula makan kentang atau jagung yang mereka tanam sendiri. Kemandirian pakan ini berubah ketika beras didorong sebagai makanan pokok. Padahal kandungan beras sendiri tidak lebih baik dari sagu jagung, dan kentang. Diperlukan kebijakan nasional untuk menjamin eksistensi makanan pokok lokal yang sebenarnya sudah mandiri ini.

Karbohidrat yang berlebih pada beras justru negatif terhadap kesehatan tubuh jangka panjang. Bagi para atlet dengan tuntutan aerobik tinggi seperti atlet sepak bola, tinju, bulu tangkis, maraton, diperlukan tambahan protein hewani dan nabati. Terlalu banyak begantung pada beras/nasi membuat atlet atlet kita hanya kuat di babak awal. Selebihnya stamina akan mudah anjlok. Salah nutrisi inilah problem serius prestasi atlet-atlet kita yang sulit mendunia.

Masalahnya,  salah kaprah makan nasi sudah mengakar kuat.  Makan nasi dianggap modern. Lebih berbudaya dan trendi, sementara makanan pokok lain dianggap udik atau ‘ndeso’. Merasa belum makan tanpa menyantap nasi.  Saatnya paradigma makan nasi ditransformasi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00