Belajar ‘Merdeka Belajar’

KBRN, Jakarta : Sekitar tiga dasawarsa lalu pendidikan di Indonesia pernah termashur di Asia Tenggara. Beberapa negara tetangga khususnya Malaysia bahkan berguru kepada guru-guru Indonesia. Mereka mengimpor guru dan belajar langsung ke berbagai sekolah unggulan di sini.

Tapi lama kelamaan keadaan berbalik. Malaysia mampu merakit ilmu pengajaran Indonesia menjadi ramuan pedagogi baru yang lebih baik. Apalagi ditunjang sistem pendidikan negara-negara Persemakmuran protektorat Inggris yang sudah mapan, Malaysia mampu membangun sistem pendidikannya sendiri. Dan kini Indonesia berbalik menjadi muridnya.

Negeri pulau Singapura ternyata bergerak lebih sigap. Singapura dengan cepat menyalip semua negara di kawasan ini dan masuk ke jajaran negara terdepan di bidang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, sejajar dengan Jepang dan Korea Selatan.

Menyadari keteledoran ini Presiden Joko Widodo tak ingin tertinggal lebih jauh. Ia menginginkan sebuah sistem pendidikan yang khas Indonesia. Sebuah pendidikan inklusif dan berkualitas yang merata dan meluas hingga ke pelosok terpencil. Dan menurut Menteri Pendidikan dan Riset, Nabiel Makarim, lebih 12.000 pulau itu bisa dijangkau dengan teknologi informasi. Masa pandemi justru menghadirkan momentum membangun jejaring, di saat anak didik dan para guru jarang bertatap-muka.

Belajar  tidak harus di ruang kelas. Juga tidak semata-mata bergantung kepada guru, melainkan siswa bisa belajar dengan alam dan kehidupan nyata sehari-hari. Interaksi siswa dengan pengalaman empirik ini akan menciptakan kearifan sosial. Pihak swasta, korporasi, atau BUMN/D juga bisa mengambil peran melatih dan memberikan bekal tambahan, agar siswa kompatibel dengan kebutuhan industri dan pengembangan pengetahuan lainnya.

Nabiel, yang dipanggil Presiden dengan ‘’Mas Menteri”, akan memacu sekolah-sekolah dikelola secara atmosfer digital. Para guru dan siswa dibebaskan menciptakan pola pengajaran yang kreatif dan relevan dengan lingkungan dan budaya Indonesia yang amat beragam. Ada isyarat kurikulum nasional bukan harga mati dan berlaku rigid secara nasional. Sekolah terbuka melakukan berbagai inovasi.  Ini semua membutuhkan kapasitas dan kompetensi lebih, dari para pemimpin sekolah berikut para pengajarnya.

Guru Tak Tergantikan

Laman resmi Kemendikbud mengutip Nadiem, bahwa Kemendikbud menyiapkan strategi yang tidak akan keluar dari esensi pendidikan, yakni kualitas guru. Guru tidak akan mungkin bisa digantikan teknologi.

"Teknologi adalah alat bantu guru meningkatkan potensi mereka dan mencari guru-guru penggerak terbaik serta memastikan mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran dalam sekolah-sekolah di seluruh Indonesia," tuturnya.

Konsep pelatihan guru akan berubah dari model seminar atau lokakarya menjadi pelatihan yang lebih praktis. Kurikulum yang mudah dipahami dan lebih fleksibel juga menjadi salah satu hal yang diperlukan untuk mendukung implementasi Merdeka Belajar. Kurikulum yang dapat mendorong para guru agar dapat memilih materi atau metode pembelajaran dengan kualitas tinggi, tetapi sesuai tingkat kompetensi, minat, dan bakat masing-masing siswa.

Esensi Merdeka Belajar adalah menggali potensi terbesar para guru sekolah dan murid untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Mandiri bukan hanya mengikuti proses birokrasi pendidikan, tetapi benar-benar inovasi pendidikan.

Merdeka Belajar tidak akan mungkin bisa berhasil tanpa teknologi. Teknologi ini tak sebatas online melainkan bisa macam-macam. Bisa menggunakan saluran TVRI atau saluran media lain. Di sisi lain, pandemi  justru memberikan potensi akselerasi Merdeka Belajar, meskipun ada selisih besar antara mereka yang memiliki akses terhadap teknologi dengan yang tidak.

Teknologi lah yang bisa menjembatani pemerataan akses  yang setara.Jaringan internet dan listrik menjadi fokus kementerian lain. Pemerintah pusat dan daerah harus bergotong-royong mengatasi konektivitas internet, kemampuan membayar data, serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi .

Setiap siswa, sekolah, dan daerah memiliki tingkat kompetensi, literasi, dan numerasi yang berbeda, sehingga kurang tepat memaksakan suatu tingkat standar di setiap tahun pembelajaran dalam kurikulum. Tidak mungkin kita menyamaratakan semua siswa dalam satu tingkat standar.

Para guru bisa mencari materi yang pas dan sesuai tingkat kompetensi siswanya. Guru akan menentukan tingkat pengajaran serta alat asesmen yang bisa mengukur siswanya dengan tepat.Keberagaman minat dan kemampuan siswa menjadi indikator pengukuran kinerja siswa.

Kemampuan siswa tidak boleh dinilai hanya menggunakan angka-angka pencapaian akademik, tetapi juga berbagai macam aktivitas lain atau ekstrakurikuler. Bisa saja aktivitas di luar kelas yang menjadi minat siswa. Kearifan lokal juga merupakan unsur penting dalam pembelajaran. Setiap siswa akan lebih memahami materi bila menggunakan konteks lokal, dan seharusnya kurikulum bisa mengakomodasinya.

Kata "Merdeka Belajar" paling tepat digunakan sebagai filosofi perubahan dari metode pembelajaran yang berlangsung selama ini. Dalam "Merdeka Belajar" terdapat kemandirian dan kemerdekaan bagi lingkungan pendidikan untuk menentukan sendiri cara terbaik dalam proses pembelajaran.

Ajaran Ki Hadjar Dewantara

menginsipirasi  dua konsep yaitu kemerdekaan dan kemandirian yang tidak bisa dipisahkan. Saat ini siswa tidak lagi harus mengikuti kurikulum yang tersedia. Mereka bisa menggunakan metode belajar yang paling cocok, agar tidak terjajah baik oleh media sosial maupun orang lain.

Kemerdekaan itu juga berlaku untuk guru, agar menentukan sendiri cara mengajar terbaik untuk anak didiknya. Guru juga merdeka untuk memilih elemen-elemen dari kurikulum yang terbaik. Kepala sekolah juga mandiri dalam menentukan penggunaan anggaran.

Begitu pula mahasiswa bisa beroleh pendidikan bukan hanya di kampus tetapi di dalam industri, dalam mengerjakan proyek wirausaha, mengajar di desa, atau membangun proyek di desa dalam rangka penelitian

Kritik Mengguntur

Tak urung kritik tetap datang mengguntur. Pada rapat kerja antara Mendikbud dan Komisi X DPR, Rano Karno, anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP mengingatkan Nadiem hanya punya waktu 5 tahun untuk menerapkan konsep ini. Padahal, menurut  Nadiem, konsep ini baru bisa berjalan setelah 10 tahun. Rano mengaku belum bisa memahami, karena Merdeka Belajar itu didengarnya dari Najeela Shihab, pendiri sekolah Cikal.

Menurut Rano, definisi merdeka dari Ki Hajar Dewantara adalah tidak diperintah. Jika masih diperintah dalam penerapannya, berarti konsep merdeka itu tidak ada. Lebih baik Pak Menteri memperhatikan substansi sebelum implementasi

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir bertanya mengapa dalam pendidikan selalu terdapat hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai dasar konstitusi serta Agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa Indonesia?

Indonesia pasca reformasi cenderung liberal dalam politik, ekonomi, dan budaya. Pendidikan perlu memahami manusia bukanlah robot yang dapat dicetak di pabrik. Manusia adalah insan yang utuh, memiliki tiga dasar nilai hidup yaitu Agama, Pancasila, dan Kebudayaan Indonesia. Bukan insan maju ala Barat yang sekuler dan liberal. Bukan pula manusia sosialis ala Marxisme-Komunisme yang hidupnya untuk perjuangan kelas, tegas Haedar.

Pendidikan Indonesia semestinya bervisi “Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, unggul, terus berkembang, dan sejahtera, dengan menumbuhkan nilai-nilai agama, Pancasila, dan budaya Indonesia. 

Karenanya, menurut Haedar semua pihak yang mengurus pendidikan harus benar-benar paham, menghayati, berkeilmuan luas, berkeahlian, berintegritas moral tinggi, dan berjiwa keindonesiaan sejati yang menguasai sepenuhnya hakikat pendidikan nasional berbasis konstitusi UUD 1945.

Seorang mahasiswa, Erlan Saputra membandingkan pendidikan Indonesia dengan Finlandia. Tentang kurikulum misalnya, Finlandia hanya membuat panduan umum, hanya mengacu pada target dan guru diberi kebebasan dalam proses capaian target tersebut. Konsistensi menjalankan kurikulum dan jarang berubah menjadi kunci keberhasilan. 

Kurikulum kita cenderung mementingkan aspek kuantitas daripada kualitas di semua jenjang tingkatan. Jika Finlandia konsisten dengan satu kurikulum, kita hobi mencoba gonta-ganti kurikulum yang imbasnya mutu kualitas pendidikan makin merosot. Guru ataupun siswa belum menguasai sepenuhnya kurikulum yang satu, sudah diluncurkan kurikulum baru. Akhirnya proses pembelajaran siswa tidak efektif karena para guru masih sibuk mempelajari kurikulum. 

Penyebab lainnya, jumlah dan mutu guru belum merata, ditambah keterbatasan sarana dan prasarana. Namun meski banyak kritik, Nadiem berkeyakinan penyesuaian kurikulum mampu mewujudkan profil para pelajar yang memenuhi enam indikator  pelajar Pancasila, yaitu:Pertama, bernalar kritis dalam memecahkan masalah. Hal ini berhubungan dengan kemampuan kognitif. Kedua, kemandirian, yaitu siswa secara independen termotivasi meningkatkan kemampuannya, bisa mencari pengetahuan serta termotivasi.

Ketiga, kreatif, di mana siswa bisa menciptakan hal baru, berinovasi secara mandiri, dan mempunyai rasa cinta terhadap kesenian dan budaya. Keempat, gotong-royong, siswa mempunyai kemampuan berkolaborasi yang merupakan softskill utama yang terpenting di masa depan agar bisa bekerja secara tim.

Kelima, kebinekaan global yang merupakan upaya agar siswa mencintai keberagaman budaya, agama dan ras di negaranya serta dunia, sekaligus menegaskan mereka juga warga global. Keenam, berakhlak mulia. Di sinilah moralitas, spiritualitas, dan etika berada. Pendidikan karakter akan menjadi salah satu pilar inti.

Kembali kepada  adagium  lama, kita sangat piawai menyusun kalimat indah untuk menggambarkan  harapan-harapan ideal.  Tak dengan sendirinya yang serba indah menjamin pelaksanaannya akan sama eloknya.  Masih dibutuhkan  visi jelas dan kerja keras mewujudkannya. Kita semua masih berada pada tahap ‘’belajar (tentang) Merdeka Belajar!’’  

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00