Tolak Tawaran Uang, Sandi Berharap Kasus Damkar Segera Diungkap

Tenaga Honorer Dinas Damkar Depok Sandi Butar Butar melakukan aksi protes, Selasa (6/4). Aksi Protes ini menyusul pemotongan uang insentif Covid-19 Dinas Damkar Depok.

KBRN, Depok: Kasus dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang dan mark up pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok adalah kasus "tamparan" sekaligus "peringatan" terhadap Pemerintah Kota Depok. Bahwasanya, tidak semua orang bisa dibeli dengan "uang".

Sebab kasus atensi nasional yang kini didalami oleh Kejaksaan Negeri Kota Depok ini tidak bisa di intervensi oleh siapapun. Karena siapapun yang mencoba-coba mengintervensi kasus ini bakal kena getahnya.

Untuk itu, keliru apabila ada orang yang mencoba mengukur sebuah kebenaran dengan "uang".

Faktanya, pelapor hingga saat ini masih teguh dengan pendiriannya yaitu ingin mengungkap sebuah kebenaran. Kebenaran akan apa yang mestinya menjadi haknya dengan kawan-kawan, tapi ternyata tidak dijalankan oleh pimpinan tempatnya bekerja.

Memperolah kebenaran akan suatu permasalah adalah hak konstitusi setiap warga negara.

Adalah Sandi Butar Butar dan Ferry Sinaga.

Sandi mengkritisi korupsi ditubuh dinas tempatnya bekerja melalui aksi protes yang sempat viral pada 6 April 2021 lalu. Pasca kecewa mengetahui dinas tetangga seperti Dinas Perhubungan dan Satpol PP sudah tiga kali menerima uang insentif Covid-19.

Baca Juga: Muncul LPJ Baru, Danru Damkar "Kekeh" Tak Lakukan Pemotongan Insentif Covid-19

Sementara Sandi dan kawan-kawan baru menerima satu kali, itu pun uang yang mestinya diterima Rp1.7 juta, dipotong jadi hanya menerima Rp850 ribu dengan alasan berbagi dengan anggota harian yang tidak menerima dana tersebut?.

Belakangan uang insentif Covid-19 malah menyusut. Ada anggota yang menerima Rp600 ribu di UPT Damkar Tapos bahkan ada yang menerima hanya Rp300 ribu di UPT Damkar Cimanggis.

Ketua Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho menyebutkan, tidak ada dasar hukum pemotongan uang insentif Covid-19 dari penerima dana tersebut. Jika tujuannya adalah untuk kebersamaan mestinya sifatnya sumbangan sukarela, bukan pemotongan.

Baca Juga: Ombudsman Sesalkan Pungutan Insentif Nakes Depok, Teguh: Saber Pungli?

Dan masih ada kasus pemotongan gaji sebesar Rp200 ribu per bulan untuk iuran BPJS dan kasus dugaan mark up pengadaan sepatu PDL 2018.

Gayung bersambut, aksi protes Sandi yang viral di medsos itu dilirik oleh Kejaksaan Negeri Kota Depok. Dan dibawah pengawasan Kejagung dan KPK, Kejari Depok menangani kasus ini dengan serius, profesional dan independen.

Tentu saja dikalangan masyarakat Depok terjadi pro-kontra atas kasus ini. Yang kontra adalah mereka yang mencoba-coba melakukan intevensi kerja Kejaksaan melalui aksi-aksi dan narasi-narasi yang menyudutkan pelapor dan APH.

Sedangkan kelompok yang pro malah banyak diam dan menyimak perkembangan yang ada di APH.

Lalu, siapakah yang diuntung-rugikan atas kasus? Nah ini yang menarik.

Keuntungan dari kasus ini tentu Sandi dan kawan-kawan berharap setelah adanya kasus ini dan terungkap benar di APH. Tidak ada lagi kasus-kasus "penindasan" bawahan di dinas tempatnya bekerja.

Secara pribadi bagi Sandi kasus ini adalah nasib dan reputasinya yang dipertaruhkan.

Meskipun tahu bakal mendapat tekanan, ancaman bahkan upaya menyuap datang silih berganti. Sandi memilih berdiri tegak dengan apa yang diyakininya yaitu secara naluri dia sadar dia telah menjadi korban dalam pemotongan uang insentif Covid-19 tersebut.

Namun, apalah daya, pria lugu yang loyal sebagai petugas Damkar itu pun akhirnya memilih mengambil sikap.

Meskipun sikap Sandi ini berbuah SP dari tempatnya bekerja dan juga tekanan-tekanan dari pejabat Damkar. Pejabat Damkar bahkan siap menawarkan sejumlah uang kepada Sandi dengan nominal yang fantastis agar tidak melanjutkan kasus ini.

Kalau ini tidak termasuk upaya pencegahan penegakan hukum, tak tahu apalagi namanya.

Sampai-sampai Sandi pernah diberhentikan ditengah jalan oleh orang tidak dikenal (OTD) menawarkan sejumlah uang agar kasus ini dihentikan!.

Bahkan dari oknum LSM tak ketinggalan menawarkan jadi penghubung atau penengah. Beberapa kali oknum LSM menyatroni Sandi untuk mundur dari kasus ini.

Semuanya itu Sandi tolak dan berkata dengan sopan kepada orang-orang itu, agar jangan lagi menawarkan apa-apa pada dirinya. Karena Sandi teguh dengan pendirinya yaitu menginginkan diungkapnya sebuah kebenaran.

Kebenaran akan kasus Sandi ada ditangan Seksi Intelijen Kejari Depok. Semakin lama kesimpulan kasus ini ditunda-tunda, akan semakin riskan Sandi tergoda tawaran-tawaran tersebut.

Ironisnya, pejabat Pemkot Depok yang notabene adalah orang-orang yang berpendidikan itu. Tidak mampu lagi membedakan mana solusi dan mana orang-orang yang meng-eksploitasi masalah itu demi keuntungan diri sendiri.

Ketika, narasi-narasi "dukungan" terhadap pejabat Pemkot yang mereka lancarkan tidak berhasil. Mereka kemudian beralih menyerang karakter si pelapor (Sandi) dan seterusnya.

Untungnya APH dalam hal ini Kejari Depok tidak mau ambil pusing dengan narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok oposisi.

Oleh sebab itu, Sandi berharap, Kejari Depok bisa segera mengumumkan hasil pemeriksaan dan pendalam atas kasus yang sudah 1 bulan lebih mereka dalami itu.

Bahkan sudah ada 48 orang yang dipanggil Kejari Depok untuk dimintai keterangan dan informasi atas kasus ini.

Kuasa Hukum Sandi, Razman Arif Nasution bahkan sudah menegaskan agar Kejari Depok tidak main-main dengan kasus yang ia tangani.

Baca Juga: Sandi Minta Kasus Pemotongan Insentif Covid-19 di Utamakan, Razman Warning Kejaksaan

Kejaksaan pernah mengungkapkan bahwa dugaan kasus korupsi pengadaan sepatu PDL atau seragam lengkap sudah terjadi sejak 2017, 2018 hingga 2019.

Kabarnya, Tim Seksi Intelijen sudah mengekspose kasus ini kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok Sri Kuncoro, Kamis 6 Mei kemarin.

Semoga kasus ini bisa segera disimpulkan. Apakah akan dilimpahkan ke Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Depok atau ditutup. (RL)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00