Pelepasan Saham Miras Pemprov DKI Tertahan di DPRD

KBRN, Jakarta : Sejak awal Gubernur DKI Anies Baswedan dilantik, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selalu mendukung program Anies, termasuk melepas saham Miras di PT. Delta Djakarta TBK sebesar 26,25 persen.

Sejak tahun 2018, Pemprov DKI telah berkirim surat meminta persetujuan DPRD DKI untuk melepas saham miras. Namun ternyata mendapat hambatan sampai saat ini.

"Kami terus mendukung dan mendorong Gubernur DKI menjalankan program-programnya, termasuk pelepasan saham miras di PT Delta," ujar anggota FPKS DPRD DKI, Muhammad Thamrin, di Jakarta, Senin (1/3/2021).

Dalam pelaksanaannya, untuk melindungi warga Jakarta, Pemprov DKI menekankan pada Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta Permendag RI.

"Untuk melindungi warga Jakarta dari bahaya miras, kami masih menggunakan Perda no. 8 tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum, Perda No. 74 tahun 2005 tentang Minuman Beralkohol,” katanya.

“Selain itu, Pergub No. 187 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol, dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 25 tahun 2019. Penindakan bagi pelanggar dilakukan polisi pamong praja juga aparat terkait," jelas Thamrin.

Menurutnya, miras bukan hanya membahayakan diri sendiri sehingga dilarang agama, dalam hukum positif juga miras dapat membuat kerusakan.

"Hampir semua agama melarang miras, karena dampak miras sangat banyak mudarat ketimbang manfaatnya. Orang peminum (miras) minimal membuat dirinya berpotensi mengalami gangguan kesehatan,” ucap anggota Komisi E DPRD DKI ini.

Pria yang biasa disapa Kyai Thamrin ini juga menyatakan, miras bukan hanya mencelakai diri, tapi yang terbesar dari dampak miras adalah penyebab kerusakan bagi orang lain seperti terjadinya kejahatan.

"Ada yang merasa percaya diri namun diluar kontrol seperti melakukan tawuran, kecelakaan, pemerkosaan, pembunuhan, kriminalitas, KDRT, pelecehan dan mencuri," tuturnya.

Muhammad Thamrin memastikan bahwa aturan Perda dan Pergub tentang miras harus terus dievaluasi. Bahkan, jika perlu dibuat lebih ketat dengan melakukan revisi, sehingga terwujud ketertiban umum di lingkungan DKI.

"Kami terus mendorong dan mengingatkan pentingnya Pemprov DKI terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Pergub tentang miras ini," pungkas Thamrin.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00