Ajakan Demo Pelajar Viral di Medsos, PJS Wali Kota Depok: Pelajar Terlibat Unjukrasa Terancam di Drop Out

Seruan unjukrasa pelajar Viral di Medsos

KBRN, Depok : Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Depok Dedi Supandi menghimbau kepada orangtua, guru dan kepala sekolah untuk memberi vokasi kepada siswa SMA/SMK agar tidak terlibat aksi unjukrasa UU Omnibus Law ke Jakarta, Selasa 13 September 2020. 

Sebab, setiap siswa yang kedapatan ikut aksi unjukrasa apalagi terlibat aksi anarkis terancam di drop out dari sekolah.

"Saya sudah minta kepada Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok dan Kepala KCD II Bogor-Depok agar intensif melakukan vokasi kepada sekolah dan orangtua agar anak didik kita terutama pelajar SMK dan SMA jangan terlibat unjukrasa UU Omnibus Law ke Jakarta besok. Karena pada saat nanti anaknya melakukam demo apalagi anarkis konsekuensinya di keluarkan dari sekolah," ujar Dedi kepada RRI di sela-sela kunjungannya ke Kantor KPU Kota Depok, Senin (12/10/2020).

Selain itu, lanjut Dedi, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Polres Metro Depok, kepada pelajar yang terlibat unjukrasa UU Omnibus Law. Akan dikenakan sanksi sosial terhadap siswa tersebut yakni tidak akan dikeluarkan Surat Keterangan Cacat Kepolisian (SKCK).

"Jadi konsekuensinya selain di drop out dari sekolah, mereka (pelajar) yang terlibat unjukrasa, pada saatnya nanti tidak akan dikeluarkan SKCK nya oleh Kepolisian," katanya.

Terkait UU Omnibus Law, sambung Dedi, dirinya telah menyampaikan hal-hal yang masih menjadi perhatian kaum buruh kepada Menteri Tenaga Kerja dan Gubernur Jawa Barat. Intinya, kata Dedi, kaum buruh menyampaikan terkait poin-poin yang masih mengandung ketidakadilan di UU Omnibus Law.

"Tadi kita udah melakukan pertemuan dengan perwakilan aliansi federasi buruh Kota Depok terkait pasal pasal UU Omnibus Law yang menurut padangan mereka (buruh) itu sangat merugikan mereka. Kita sudah buat surat ke pak Presiden melalui Menteri Tenaga Kerja dan kepada pak Gubernur terkait aspirasi buruh bahwasanya mereka menolak UU Cipta Kerja itu," katanya.

Dedi tak menapik adanya rencana siswa STM/SMA Kota Depok untuk ikut melakukan unjukrasa UU Omnibus Law, Selasa 13 Oktober 2020. 

Terpisah, Wakasat Intel Polres Metro Depok AKP Sutarno membenarkan bahwa pihaknya mendapat informasi rencana keterlibatan pelajar STM/SMA Kota Depok dalam aksi unjukrasa ke Jakarta. Ajakan tersebut viral di media sosial.

"Polisi terus melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk mengantisipasi keterlibatan pelajar dalam aksi unjukrasa tersebut," tutur Sutarno.

Selain itu, Polisi juga akan melakukan pengamanan di stasiun-stasiun Commuter Line dan terminal bis di Depok. Guna mengantisipasi pergerakan massa ke Jakarta melalui moda transportasi publik.

"Pengamanannya sama seperti saat ada demo pada Kamis 7 Oktober kemarin," ujarnya.

Seperti diketahui, FPI, Alumni PA 212 dan GNPF Ulama, akan menggelar unjukrasa tolak UU Omnibus Law di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa 13 Oktober 2020. 

Namun demikan, Ketua KSPI FSPMI Cabang Kota Depok Wido Pratikno memastikan pihaknya tidak akan terlibat dengan aksi tersebut besok.

"Betul besok ada demo lagi mengenai UU Omnibus Law, tapi kami buruh Depok ngga ikut-ikutan," ujar Wido singkat. (RL)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00