Pakar UI: Bangunan yang Melanggar Spek Harus Dibongkar, Kejari Depok Diminta Usut

KBRN, Depok: Pakar Struktur Bangunan Teknil Sipil Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) Elly Tjahjono menyoroti proyek pembangunan gedung Pemadam Kebakaran yang tidak sesuai RAB di Jalan Merdeka, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.

Menurutnya, apa yang dilakukan kontraktor pelaksana dalam mengubah beton ready mix K-250 menjadi beton adukan manual atau site mix dan dibawah sepengetahuan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disrumkim) Kota Depok bersama konsultan pengawan merupakan persekongkolan yang tidak etis.

Pasalnya, pedestal dalam sebuah konstruksi memiliki peran penting untuk kekuatan suatu bangunan. Hal ini tidak dapat dipandang enteng, lalu mengubah RAB hanya karena alasan yang tidak masuk akal.

"Masalah menyalahi spek atau tidak, harus dilihat benar-benar di spek nya apakah mengharuskan menggunakan beton dari ready mix atau hanya menyebutkan mutu beton harus memenuhi K-250. Jika mengharuskan menggunakan beton dari ready mix maka itu menyalahi spek," kata Elly saat di konfirmasi RRI menyikapi pembangunan gedung Damkar di Kota Depok, Rabu (13/11/2019).

Namun, lanjut Elly, apabila RAB tidak menyebutkan harus menggunakan beton ready mix dan beton hasil adukan manual bisa memenuhi mutu K-250 pada usia 28 hari maka tidak menyalahi spek. Masalanya, pelaksana belum mengantongi hasil uji lab beton adukan manual tersebut, tetapi sudah nekat menggunakannnya merupakan kesalahan fatal.

"Jika nanti beton adukan manual itu di uji lab pada umur 28 hari di laboratorium yg telah terakreditasi KAN tidak memenuhi K-250 maka konsekuensinya kontraktor harus membongkar struktur yang telah dilaksanakan," jelasnya.

"Tetapi kalau saya baca di berita, kontraktor melaksanakan itu sudah seizin pengawas dan PPK Bidang pembangunan Disrumkim, maka mereka juga bisa kesalahan jika hasil uji lab nanti ternyata tidak memenuhi mutu beton di RAB yakni K-250," tambahnya.

Perlu dicatat lanjut, Elly bahwa pengujian beton usia 28 hari harus dilakukan di laboratorium yang sudah terakreditasi oleh KAN agar hasilnya akurat. Karena kalau beton manual tersebut di uji lab di laboratorium yang tidak terakreditasi KAN tidak menutup kemungkinan hasilnya uji lab nya dimanipulasi.

Terpisah, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Depok Kosasih mengaku sudah sidak ke lokasi proyek pasca meluasnya pemberintaan di media massa. Kokasih pun memastikan akan menindaklanjuti hasil uji lab beton manual yang dipakai kontraktor pelaksana membangun pedestal gedung Damkar itu.

"Udah atensi, cuman biar kita ngga mengganggu proses pembangunan, biar aja dulu mereka kerja sampai selesai. Nanti baru kita masuk," kata Kosasih kepada RRI pekan lalu.

Informasi yang berhasil di himpun RRI, proyek pembangunan gedung Damkar yang menggunakan APBD Depok 2019 sebesar RP1.4 miliar itu, tidak mendapat pendampingan dari TP4D maupun MoU Datun Kejari Depok.

Sementara itu, penggiat anti korupsi Kota Depok Tony mengatakan jika alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur bangunan fisik sangat rentan dikorupsi. Dengan pekerjaan yang terjadi pada proyek pembangunan Gedung Damkar dapat membuka peluang atau kesempatan untuk melakukan korupsi.

"Selain niat, korupsi juga timbul dari adanya kesempatan," ujar Tony di Jalan Raya Margonda.

Baca Juga: Tidak Sesuai RAB, Pembangunan Gedung Damkar Kota Depok Terancam Dibongkar

Dia berharap Kejari Kota Depok untuk secepatnya bertindak jika ada indikasi yang mengarah pada perbuatan korupsi. Untuk mengcegah kebocoran keuangan negara.

"Walaupun proyeknya sedang berjalan, Kejaksaan kan bisa masuk apakah disitu mereka memberi legal opinion atau penyidikan kan bisa ditentutkan nanti dari kasus yang ada," tandasnya. (RL)

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00