Pengamat Sebut Praktik Jual Beli Jabatan Masih Marak

KBRN, Jakarta: Praktik jual-beli jabatan di berbagai instansi pemerintah, rupanya masih marak dilakukan. Nilainya-pun beragam mulai dari Rp 50.000.000-Rp 200.000.000, ini tergantung dari seberapa strategis posisi jabatan yang diinginkan seseorang itu.

Terkait hal itu, Pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Club, Gigih Guntoro menyoroti prakti ilegal yang sudah banyak memakan korban dan berahir di jeruji besi. Dari mulai pejabat pemerintah, hingga politisi.

Kali ini Gigih menyoroti adanya dugaan jual-beli jabatan di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dia mengklaim, telah memiliki bukti temuan dalam bentuk rekening yang digunakan oleh oknum untuk melakukan transfer transaksi (pembayaran) jual beli jabatan. 

"Bukti yang kami temukan adalah dalam bentuk rekening. Ada salah satu staf yang memiliki nomor rekening yang berjumlah ratusan juta dalam waktu sebulan. Ini yang patut dicurigai," ucapnya dalam sebuah dialog yang diselenggarakan Jum'at (26/11/2021). 

Bekas aktivis Mahasiswa ini juga mengungkapkan bahwa rekening yang digunakan oleh oknum tersebut bukan rekening pribadi, akan tetapi rekening orang lain yang digunakan untuk menampung uang. 

"Yang kami amati dan yang kami temukan juga sama, ada akun-akun swasta atau pihak luar yang dipakai sebagai rekening penampungan," katanya.

Ia menambahkan bahwa tarif yang diterima dalam jual-beli jabatan sekitar Rp 100 juta - Rp 200 juta untuk jabatan tinggi. Sedangkan yang lebih rendah, hanya sekitar Rp 50 juta.

"Tapi itu ada tarifnya.  Tarifnya pun relatif. Kalau sekelas KA (Kepala) Rp 100 juta - Rp 200 juta. Kalau kemudian kelasnya yang lebih rendah sekitar Rp 50 juta," ujarnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar