Diskriminasi, Buruh Depok protes kebijakan baru penyaluran BSU Kemenaker

Ketua KSPI Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Depok Wido Pratikno. FOTO RRI (Dok)

KBRN, Depok: Serikat Buruh di Kota Depok menilai kebijakan pemerintah tidak adil, karena membatasi hanya buruh dengan UMP/UMK Rp3,5 juta kebawah yang mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Dampak dari kebijakan ini, puluhan ribu buruh di Kota Depok terancam tidak menerima subsidi ini dari pemerintah.

"Ngga adil ini kebijakan ini untuk buruh Kota Depok, karena upah buruh Depok rata-rata Rp4,3 juta. Mereka ngga dapat BSU jadinya. Padahal tahun lalu, batasan upah minimum UMP/UMK yang boleh mendapat subsidi adalah Rp5 juta," ucap Ketua KSPI Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Depok Wido Pratikno, kepada RRI, Kamis (5/8/2021).

Wido menjelaskan bahwa tolak ukur UMP/UMK suatu daerah adalah ditentukan oleh kebutuhan hidup di masing-masing Kabupaten/Kota. Tentu saja, ujar Wido, UMK di Jabotabek, termasuk Depok berada di atas Rp4 juta rupiah, karena memang hasil survey pasar kebutuhan hidupnya tinggi, dibandingkan dengan kebutuhan hidup Kabupaten/Kota yang ada di luar Jabotabek.

"Yang ngga mungkin sama kebutuhan hidup Kabupaten/Kota di Jabodetabek dengan kebutuhan hidup Kabupaten/Kota diluar Jabodetabek dengan UMP/UMK di bawah Rp3,5 juta," jelas Wido.

Wido berharap karena buruh Depok tidak mendapatkan subsidi BSU itu, ada kebijakan dari pemerintah agar mereka tetap bisa mendapatkan bantuan.

"Karena apa? Biaya hidup dimasa pandemi dan PPKM ini tinggi di Jabodetabek. Buruh yang berdampak Pandemi yang kebutuhan hidupnya tinggi malah tidak mendapat subsidi upah," ketus Wido.

Seperti diketahui, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan terdapat tiga perbedaan antara skema bantuan subsidi gaji/upah (BSU) tahun 2021 dengan tahun 2020 bagi pekerja. Yaitu batasan gaji/upah, wilayah, serta sektor pekerjaan yang terdampak.

Pada batas upah, tahun ini pekerja/buruh yang berhak mendapatkan BSU harus mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp3.5 juta. Pada batasan wilayah, pekerja/buruh yang berhak mendapatkan BSU, yaitu pekerja yang bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4.

Selanjutnya, pada sektor kerja, tahun 2021 ini yang diutamakan mendapat BSU adalah pekerja/buruh yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa, kecuali jasa pendidikan dan kesehatan.

Adapun dana BSU yang diterima buruh tahun 2021 sebesar Rp500 ribu per bulan untuk dua bulan dan akan disalurkan sekaligus sebesar Rp1 juta. (RL)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00