DPR : Awasi Aturan Turunan UU Cipta Kerja di Sektor Pertanian

KBRN, Jakarta : Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan meminta kepada semua pihak untuk mengawal aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja khususnya di bidang pertanian.

Menurutnya, dalam UU Cipta Kerja ada perubahan terhadap Pasal 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

Dimana pada Ayat 4 ada alih fungsi lahan budi daya pertanian dikecualikan terhadap lahan yang sudah memiliki irigasi lengkap. Namun, di UU Cipta Kerja menjadi tidak dikecualikan.

"Ini yang menimbulkan kekhawatiran, sehingga harus benar-benar kita kawal bersama aturan turunannya. Agar tata cara pengalihan fungsi lahan tidak menjadi longgar sehingga lahan pertanian dan kedaulatan pangan jadi terancam," ujar Daniel, Selasa (27/10/2020).

Dia menilai, agar lahan pertanian bisa terjamin, maka pemerintah harus membuat peta lahan pertanian. Sehingga tidak terjadi perubahan fungsi.

Selain itu, politisi PKB ini menyatakan perlu diberikan intensif kepada petani, agar tak mengalihkan lahan pertaniannya. "Pemerintah perlu membuat peta lahan pertanian dan menetapkan agar tidak terjadi perubahan fungsi. Termasuk memberikan intensif kepada petani agar tidak mengalihfungsikan lahan pertaniannya," katanya.

Daniel menegaskan, potensi pertanian Indonesia sangat besar. Bahkan, bisa menjadi kekuatan pangan dunia bila dikelola dengan benar.

"Lahan sangat luas dan subur, cuaca sangat mendukung, dan masyarakat di pedesaan sebagian besar bermata pencaharian petani. Tinggal dibantu teknologi dan manajemen sumber daya manusianya saja," ucap Daniel.

Dia juga menekankan, pembangunan pertanian harus menjadi agenda utama pembangunan nasional. "Pembangunan pertanian harus menjadi agenda utama pembangunan nasional. Kalau tidak, Indonesia makin terpuruk nanti," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00