Ingin Jauh Dari Covid-19, DPRD DKI Malah Rapat di Zona Merah

KBRN, Jakarta : Rapat Anggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD DKI Jakarta di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, mendapat sorotan dari publik.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan, mengkritik kegiatan anggota DPRD DKI yang berlangsung di Wisma Grand Cempaka, Puncak, Bogor, 20-21 Oktober 2020 itu.

"Seharusnya pembahasan APBD-Perubahan 2020 ini tetap digelar di gedung DPRD DKI dengan protokol kesehatan yang ketat agar warga DKI atau masyarakat sipil dapat memantau sebagai bentuk pengawasan," ujar Misbah saat dihubungi wartawan, Rabu (21/10/2020).

Misbah menilai, alasan anggota DPRD DKI mengadakan rapat di kawasan Puncak untuk menghindari Covid-19 tidak tepat. Sebab, kawasan Bogor masih termasuk zona merah penularan Covid-19.

"Ini sepertinya bukan untuk menghindari Covid-19. Karena di Bogor pun masuk zona merah, tapi lebih untuk serapan anggaran," kata Misbah.

Sementara, Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Hadameon Aritonang mengakui, rapat pembahasan perubahan APBD DKI Jakarta itu dilaksanakan di kawasan Puncak. “Perlu ruang terbuka untuk antisipasi penyebar luasan Covid-19 saja,” ucapnya.

Selain itu, rapat ini diikuti oleh seluruh anggota DPRD DKI sebanyak 104 orang dan seluruh pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

"Semua anggota (DPRD) dan SKPD. Jumlah anggota ada 104, karena dua orang meninggal dunia. (Pokoknya) banyak, nggak bisa ngitung. Pokoknya itu lah, seluruh SKPD di lokasi yang sama," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00