Klaster Perkantoran Meningkat, DPRD DKI Minta Semua Pihak Patuhi PSBB

KBRN, Jakarta : Selama sepekan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari 14-21 September, tercatat sudah 52 gedung perkantoran yang ditutup. Dimana 27 diantaranya terpaksa ditutup, karena adanya kasus positif Covid-19 di perkantoran tersebut.

Hal ini mendapat sorotan dari Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Mohammad Arifin, yang mengaku prihatin atas meningkatnya penyebaran Covid-19 di perkantoran, dan menyebabkan meningkatnya klaster perkantoran.

“Perkantoran harusnya bisa menjadi contoh yang baik dalam berkomitmen menjalankan PSBB, agar dapat diikuti oleh yang lain terutama masyarakat umum,” ujar Arifin di Jakarta, Kamis (24/9/2020).

Yang memprihatinkan, katanya, selama pelaksanaan PSBB ada 25 gedung perkantoran yang dipaksa tutup karena tidak menjalankan protokol kesehatan. Padahal, pelanggaran terhadap pembatasan aktivitas perkantoran ini beresiko menyebabkan terjadinya penularan Covid-19.

“Apalagi jika pegawai yang bekerja tersebut menggunakan kendaraan umum dan tidak didukung perlindungan diri yang baik seperti masker yang layak dan pakaian yang tertutup,” ucap pria yang juga Ketua MPW PKS DKI Jakarta.

Untuk itu, politisi PKS ini meminta agar semua pihak terutama pengelola perkantoran, swasta maupun instansi pemerintah hendaknya berkomitmen untuk menjalankan PSBB sesuai dengan yang sudah ditetapkan.

Karena komitmen dan kedisiplinan dalam menjalankan aturan PSBB ini akan menjadi kunci untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di Jakarta.

“Penularan Covid-19 yang terjadi di perkantoran akan berakibat panjang, karena akan terbawa di perjalanan dan juga ke rumah, jika sampai di rumah tidak menjalankan protokol kesehatan seperti segera mencuci baju dan mandi sebelum bertemu anggota keluarga,” tuturnya.

Untuk itu, lanjut Arifin, kesadaran dari pengelola perkantoran, perusahaan maupun instansi pemerintah dalam menjalankan pembatasan di perkantoran sesuai ketentuan PSBB sangat diperlukan.

Ia juga mendukung langkah yang diambil Pemprov DKI Jakarta dan aparat terkait lainnya yang melakukan penertiban pada perkantoran yang belum disiplin dalam mematuhi PSBB. “Tentunya dengan mengedepankan pendekatan yang persuasif dan edukatif,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00