Sapma Pemuda Pancasila Minta Erick Thohir Tidak Lagi Urus Covid-19

KBRN, Jakarta : Terhitung sejak 27 Agustus 2020, Menteri BUMN Erick Thohir kini menempati posisi sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dia juga menempati posisi sebagai kepala tim pelaksana dalam komite ini yang membawahi Satgas Covid-19 dan Satgas PEN.

Per 16 September 2020, kasus positif virus Corona (COVID-19) di Indonesia bertambah 3.963. Penambahan sebanyak 3.963 memecahkan rekor sebelumnya pada 10 September dengan jumlah 3.861.

Melihat fakta ini, Sekjen Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila, Willy Danantyo, mengaku prihatin. Bahkan, ia menilai Erick Tohir tidak pantas untuk menduduki posisi tersebut.

Erick dinilai hanya membuat kegaduhan, bahkan dimulai saat dia memaksakan untuk memasukkan alat rapid test yang belum memiliki izin edar dari Menkes.

“Pintarnya, dia memanfaatkan suasana untuk mem-fait a comply presiden dengan Menkes. Hasilnya izin edar diberikan, meskipun kabarnya barang yang dia impor sudah ada di pelabuhan,” ujarnya, Jum’at (18/9/2020).

“Belakangan alat rapid test yang dia impor melalui anak perusahaan BUMN RNI ditengarai bermasalah. Selain tidak akurat, juga distribusinya bermasalah,” ucapnya.

Willy mengungkap bahwa Erick juga pernah sesumbar kalau BUMN akan menyiapkan 50 juta masker medis untuk dibagikan ke seluruh Indonesia.

“Faktanya, saat itu justru terjadi kelangkaan masker, sehingga harga masker meningkat hingga puluhan kali lipat. Ini juga berdampak pada sejumlah tenaga kesehatan yang tidak kebagian masker medis,” tuturnya.

“Erick Tohir boleh saja berpolemik dalam kapasitas Menteri BUMN dan membuat kegaduhan, paling hasilnya BUMN merugi. Tetapi membuat kegaduhan dan berpolemik saat menjadi Ketua Harian Penanganan Covid 19 sungguh berbahaya. Dia pertaruhkan nyawa rakyat Indonesia untuk memuaskan egonya," katanya.

Selanjutnya : Sapma PP

Halaman 1 dari 2

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00